Berita

ilustrasi/net

Parpol, Asas Nasionalis Jangan Cuma Jadi Jargon!

MINGGU, 06 APRIL 2014 | 16:52 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Masa kampanye pemilu legislatif telah berlalu. Semua partai politik diminta melaksanakan janji-janjinya kepada rakyat. Kepada partai nasionalis diminta melakukan tindakan sesuai dengan asas nasionalis yang dipakai. Mereka harus mengedepankan masalah bangsa Indonesia ketimbang kepentingan asing di Indonesia.

"Asas nasionalis jangan hanya menjadi jargon. Karena itu, caleg dan politisi yang berasal dari partai nasionalis hendaknya mengedepankan kepentingan bangsa ketimbang yang lain, baik dalam konteks kebijakan ekonomi, politik, kebudayaan, dan lainnya," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di sela Sarasehan Ulama dan Cendekiawan di kantor PWNU Banten, Minggu (6/4).

Kiai kelahiran Bangilan Tuban ini mencontohkan, dalam kasus kebijakan ekonomi selama ini Indonesia lebih condong menguntungkan asing ketimbang bangsa sendiri. Sumber daya alam yang ada seharusnya digunakan untuk kepentingan bangsa sendiri 'disetor' ke luar negeri.


"Tri Sakti yang digagas Bung Karno dulu meski belum bisa mewujudkan setidaknya mengarah ke sana. Karena itu harus ada usaha mereview kembali UU yang sangat pro asing," ujar Sekjen International Conference Of Islamic Scholars (ICIS) ini.

Untuk partai Islam,  pengasuh pondok pesantren Al-Hikam ini berpesan agar perilaku para politisinya mewakili keluhuran ajaran Islam. Keluhuran yang dimaksud adalah tidak melakukan korupsi atau mencuri uang negara, bersikap adil, dan rahmatan lil alamin.

Hasyim menegaskan, menurunnya citra partai Islam di mata masyarakat  karena perilaku menyimpang para politisi, bukan karena Islamnya. Para politisi itu tidak bisa mengikuti keluhuran Islam. Karena itu, katanya,  pekerjaan rumah yang harus dilakukan para politisi Islam adalah berperilaku islami.

"Para politisi parpol Islam saat sudah menjabat bukan berdakwah tentang ajaran agama tetapi harus bisa merealisasikan ajaran itu dalam bentuk teknis. Tidak mengajari annadofatu minal iman tetapi langsung membentuk pasukan kuning," katanya.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya