Berita

ilustrasi/net

Parpol, Asas Nasionalis Jangan Cuma Jadi Jargon!

MINGGU, 06 APRIL 2014 | 16:52 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Masa kampanye pemilu legislatif telah berlalu. Semua partai politik diminta melaksanakan janji-janjinya kepada rakyat. Kepada partai nasionalis diminta melakukan tindakan sesuai dengan asas nasionalis yang dipakai. Mereka harus mengedepankan masalah bangsa Indonesia ketimbang kepentingan asing di Indonesia.

"Asas nasionalis jangan hanya menjadi jargon. Karena itu, caleg dan politisi yang berasal dari partai nasionalis hendaknya mengedepankan kepentingan bangsa ketimbang yang lain, baik dalam konteks kebijakan ekonomi, politik, kebudayaan, dan lainnya," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di sela Sarasehan Ulama dan Cendekiawan di kantor PWNU Banten, Minggu (6/4).

Kiai kelahiran Bangilan Tuban ini mencontohkan, dalam kasus kebijakan ekonomi selama ini Indonesia lebih condong menguntungkan asing ketimbang bangsa sendiri. Sumber daya alam yang ada seharusnya digunakan untuk kepentingan bangsa sendiri 'disetor' ke luar negeri.


"Tri Sakti yang digagas Bung Karno dulu meski belum bisa mewujudkan setidaknya mengarah ke sana. Karena itu harus ada usaha mereview kembali UU yang sangat pro asing," ujar Sekjen International Conference Of Islamic Scholars (ICIS) ini.

Untuk partai Islam,  pengasuh pondok pesantren Al-Hikam ini berpesan agar perilaku para politisinya mewakili keluhuran ajaran Islam. Keluhuran yang dimaksud adalah tidak melakukan korupsi atau mencuri uang negara, bersikap adil, dan rahmatan lil alamin.

Hasyim menegaskan, menurunnya citra partai Islam di mata masyarakat  karena perilaku menyimpang para politisi, bukan karena Islamnya. Para politisi itu tidak bisa mengikuti keluhuran Islam. Karena itu, katanya,  pekerjaan rumah yang harus dilakukan para politisi Islam adalah berperilaku islami.

"Para politisi parpol Islam saat sudah menjabat bukan berdakwah tentang ajaran agama tetapi harus bisa merealisasikan ajaran itu dalam bentuk teknis. Tidak mengajari annadofatu minal iman tetapi langsung membentuk pasukan kuning," katanya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya