Rusia menarik perwakilan kepala militernya dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization (NATO), setelah 28 negara anggota organisasi tersebut melakukan penangguhan kerjasama militer dan sipil dengan Rusia terkait krisis yang terjadi di Ukraina.
"Kebijakan artifisial yang menciptakan ketegangan bukanlah pilihan kami. Namun demikian, kami tidak melihat adanya kesempatan apapun untuk melanjutkan kerjasama militer dengan NATO dalam arah yang biasa," kata Wakil Menteri Pertahanan Anatoly Antonov pada Kamis (3/4).
Menyusul langkah yang diambil NATO tersebut, jelas Antonov, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk menarik perwakilan kepala militernya untuk NATO yakni Kolonel Jenderal Valery Evnevich dari markas besar NATO di Brussel. Penarikan perwakilan tersebut dilakukan untuk melakukan konsultasi lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.
"Kerjasama militer lebih jauh dengan NATO akan dibangun berdasarkan langkah-langkah praktis untuk memuat apa yang telah ditampilkan Rusia oleh mitra-mitra kami," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kehadiran pasukan militer NATO di Eropa Timur pasca kudeta yang terjadi di Ukraina serta aneksasi Krimea oleh Rusia, sama sekali tidak memberikan dampak ataupun solusi apapun untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut.
Antonov bahkan menyesalkan keputusan NATO untuk menangguhkan kerjasama dengan Rusia itu. Karena langkah tersebut membidik hasil kerja keras yang telah dibangun oleh kedua belah pihak yakni NATO dan Rusia selama beberapa tahun terakhir.
"Kami harap Brussel (NATO) telah memperhitungkan baik-baik konsekuensi langkah tersebut untuk keamanan Euro-Atlantik," pungkasnya seperti dilansir
Russia Today.
Keputusan NATO untuk menangguhkan kerjasama denga Rusia dapat berpengaruh pada sejumlah proyek yang telah dirancang dan dibangun bersama, seperti kerjasama di Afganistan dalam bidang pelatihan personil melawan narkotika, mempertahankan angkatan udara helikopter Afganistan, serta rute transit di negara tersebut.
Proyek yang dibangun bersama lainnya seperti dalam kerjasama melawan terorisme, perdagangan narkoba, serta hal-hal yang berkaitan dengan pelucutan senjata dan non-poliferasi senjata pemusnah massal juga akan terkena dampak dari keputusan NATO tersebut.
Untuk diketahui, NATO mengumumkan keputusan penangguhan kerjasama, baik militer maupun sipil, dengan Rusia pada Selasa (1/4) lalu.
Dalam keputusan NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat itu menyebut bahwa kerjasama kedua belah pihak masih dapat dilanjutkan jika diperlukan pada level duta besar dan level di atasnya.
Selain itu, NATO juga memutuskan akan meningkatkan kerjasama dengan Ukraina, serta melakukan reformasi pertahanan di negara tersebut.
Keputusan NATO itu diambil sebagai bentuk protes atas keputusan Krimea yang melakukan referendum pada 16 Maret lalu untuk melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan wilayah Rusia.
[mel]