Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat melakukan kerjasama yang tertuang dalam penandatangan kesepakatan bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan Hari Tua dan Jaminan pensiun.
Penandatangan kesepakatan dilakukan Sekjen Kemnakertrans Abdul Wahab Bangkona dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya di Jakarta (Kamis, 3/4). Penandatangan ini turut disaksikan oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kemnakertrans Muchtar Luthfie, Dirjen Pembinaan Hubungan Indsutrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) R. Irianto Simbolon dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Junaedi.
"Dengan kerjasama ini program-program jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk memberikan perlindungan bagi pekerja, keluarganya dan masyarakat umun serta peningkatan pelayanan dan perluasan kepesertaan," kata Abdul Wahab.
Ruang lingkup yang dikerjasamakan dalam kesepakatan ini antara lain pelayanan kepada peserta, peningkatan manfaat kepada peserta, kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya mengikuti program jaminan sosial.
"Kemrnakertrans mendukung penyelenggaraan Program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga mampu memberikan perlindungan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi pekerja. Kemenakertrans akan terus membantu pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan baik aspek pelayanan bagi pekerja, kelembagaan, pengawasan ataupun regulasi," paparnya.
Salah satu dukungan yang diberikan dalam bidang pengawasan, kata Abdul Wahab adalah peningkatan sinergo fungsi tugas pengawasan ketenagakerjaan di pusat dan dinas-dinas tenaga kerja di daerah dengan petugas pemeriksa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
" Kita kerahkan pengawas ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat, maupun ditingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk membantu kinerja pengawasan BPJS terhadap perusahaan-perusahan yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggaran jaminan sosial bagi para pekerjanya," demikian Abdul Wahab.
[dem]
