Berita

Ketua AITI: Ketidakpastian Hukum Hambat Pertumbuhan Bisnis Indonesia

KAMIS, 03 APRIL 2014 | 12:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Persoalan ketidakpastian hukum masih menjadi gangguan bagi dunia bisnis Indonesia. Bila dibiarkan berlarut-larut, hal tersebut dapat merugikan pelaku bisnis dan juga negara.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI), Drs. H. Ismiryadi dalam rilisnya pada redaksi (Rabu, 3/4).

Ia mengaku prihatin atas masalah ketidakpastian hukum yang menghambat pertumbuhan bisnis di daerah.


Salah satu contoh kasus yang ia disoroti adalah lambannya proses penyelesaian kasus penangkapan Tug Boat Bina Marine-75 dan Tongkang Bina Marine-76 oleh TNI AL KRI Pulau Rusa di perairan Selat Riau, pada Kamis (6/3) lalu. Kedua kapal tersebut diketahui membawa muatan lada, karet, dan timah.

Menurut Ismiryadi, kedua kapal tersebut berangkat dari pelabuhan resmi Pangkal Balam Kepuluan Bangka Belitung menuju Singapura. Ia menilai bahwa bila ada gerak-gerik kapal yang mencurigakan, pihak bea cukai pelabuhan seharusnya dapat mendeteksi sejak awal.

Ia menyayangkan kasus tersebut yang masih belum jelas hingga saat ini.

"Kasus ini seperti dibiarkan terkatung-katung begitu saja, padahal lemahnya penegakan hukum terhadap penanganan kapal yang bermuatan komoditi exsport ini sangat jelas akan memiliki dampak besar pada pendapatan Negara, merusak iklim dunia bisnis perdagangan dan jelas telah menimbulkan kerugian besar pada pelaku bisnis itu sendiri," jelas Ismiryadi.

Menurutnya, kepastian hukum merupakan hal penting agar nasib muatan kapal tersebut tidak terkatung-katung tanpa kejelasan.

"Jika kapal tersebut tidak terbukti bersalah ya sudah lepaskan saja jangan membuat urusan menjadi berlarut-larut. Namun jika bersalah ya silakan proses secara hukum dengan cepat yang terbuka dan jelas," ujarnya.

Ismiryadi menambahkan bahwa seharusnya masalah semacam itu bisa ditangani sebagaimana yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 terutama Pasal 102 serta Permendag 32 Tahun 2013 Pasal 11 dan seterusnya.

Oleh karena itu, ia menyebut bahwa pelaku bisnis berharap adanya ketegasan, kejelasan serta penegakkan hukum yang berkeadilan terkait perdagangan komoditi ekspor. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya