Berita

ilustrasi/net

Wajar Bila Banyak yang Curiga Partai Politik Mau Kuasai DPD

RABU, 02 APRIL 2014 | 11:12 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Beberapa calon DPD RI yang maju dalam pemilu kali, khususnya dari DKI Jakarta, adalah tokoh-tokoh partai. Karena itu banyak yang curiga dan menduga, juga khawatir, ada upaya partai politik untuk menguasai DPD.

"Bisa juga kekhawatiran mereka akan membawa agenda partai  ketimbang agenda masyarakat. Sehingga imbauan untuk mewaspadai caleg DPD dari partai perlu dilakukan," kata Direktur Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow, beberapa saat lalu (Rabu, 2/4).

Jeirry mengakui, sejauh ini kekhawatiran itu belum terlihat. Namun perlu ditegaskan bahwa DPD ini maju untuk mewakili daerah.


"Masyarakat harus sadar bahwa DPD ini nantinya membawa kepentingan masyarakat bukan partai, sehingga dalam pemilihannya nanti meraka akan lebih slektif," ungkapnya.

Pengamat Faisal Basri Faisal Faisal mengkritik keras peran empat anggota DPD dari Jakarta. Kata dia, dirinya tidak pernah mendengar anggota DPD dari Jakarta menyuarakan kepentingan Jakarta. Padahal, banyak sekali peran yang bisa didorong untuk memajukan Jakarta seperti publik transport, banjir.

Faisal pun mengimbau warga Jakarta untuk bersama-sama memilih calon yang memang layak. Ditanya mengenai dukungan, Faisal Basri yang juga mantan calon gubernur DKI pada Pilkada 2012 lalu mendukung penuh pencalonan Heru Juwono, caleg DPD nomor urut 13 daerah Pemilihan DKI Jakarta.

Kata Faisal Heru memiliki track record bagus. Heru juga bisa memberdayakan pedagang kaki lima. Dia juga sudah lama tinggal di Jakarta, dan tahu permasalahan yang ada.

"Heru juga terlahir dari kalangan pengusaha. Saya melihat visinya juga bagus, seperti mempersatukan potensi-potensi masyarakat yang berserakan dengan mensinergikan antara pegadang kaki lima, padagang pasar untuk menghimpun kekuatan mereka dalam bentuk koperasi," kata Faisal Basri.

Sementara Heru Juwono secara tegas mengatakan, jika dirinya terpilih dan mendapat amanah dari warga Jakarta, maka gaji dan tunjangan lainnya akan dikembalikan kepada warga untuk dikelola secara bersama-sama demi kepentingan warga Jakarta sendiri.

"Saya tidak akan ambil gaji saya, saya serahkan semuanya kepada warga. Ini komitmen saya yang akan saya jalankan jika diberi amanah duduk di DPD," kata Heru. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya