. Sikap Gubernur Joko Widodo yang terlihat lepas tanggung jawab atas dugaan korupsi penggunaan pengadaan busway patut disesalkan. Dan di sisi lain, KPK, BPK dan DPRD DKI Jakarta harus membongkar dugaan korupsi pengadan bus way ini.
"Usut tuntas pengadaan bus trans jakarta yang merugikan APBD DKI sebesar 1 triliun rupiah ini. Periksa dan evaluasi penggunaan APBD DKI selama dua tahun Jokowi menjabat," kata aktivis Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata DKI), Ahmad Faturozzi.
Permata DKI, yang merupakan gabungan mahasiswa dari Jakarta ini pun meminta KPK untuk mengusut indikasi keterlibatan Gubnernur Joko Widodo. Faturozzi juga meminta agar memeriksa seluruh kebijakan gubunur Jokowi yang diduga menyalagunakan wewenangnya untuk sengaja memperkaya pihak tertentu yaitu mantan timsesnya pada pilkada lalu.
"Dari Jakarta kita selamatkan Indonesia," tandasnya.
Selasa kemarin (1/4), Permata melakukan aksi demo di Bundaran HI. Mereka mendesak agar penegak hukum menyelesaikan dugaan korupsi pada pengadaan busway yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Dengan membawa poster "Busway Korupsi Ayo usut Jokowi" mereka mempertanyakan pengadaan Bus Transjakarta yang menelan anggaran sebesar Rp 1 triliun. Mereka juga mempertanyakan mengapa bus yang didatangkan dari China itu berkarat dan tidak layak.
[ysa]
