Berita

jokowi/net

Politik

Janji-Janji Jokowi di Jakarta Bisa Jadi Sandungan Nyapres

MINGGU, 30 MARET 2014 | 11:31 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Cara paling objektif untuk menilai layak tidaknya pencapresan Jokowi harus didasarkan pada dua hal penting. Pertama, menanyakan kepada warga Jakarta yang selama ini dipimpin Jokowi. Kedua, melihat tingkat kepuasan warga  Jakarta selama dipimpin Jokowi.

Demikian disampaikan Direktur Riset Median, Rico Marbun. Pernyataan Rico ini terkait dengan pro-kontra pencapresan Jokowi. Tim riset Median sendiri telah mendata, dan setidaknya ada 14 janji Jokowi yang tercatat dan terekam di media massa.

"Berdasarkan data itu, kami menanyakan tingkat pengetahuan publik apakah mereka tahu, ingat atau tidak dengan Janji jokowi tersebut. Setelah itu  kami menanyakan apakah jokowi telah berhasil memenuhi janji tersebut atau tidak," kata Rico kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 30/3).


Berdarkan hasil survei Median, katanya, ditemukan bahwa ada lima dari 14 janji Jokowi yang diingat publik paling tinggi, atau di atas 80 persen. Yaitu janji mengatasi masalah banjir (93,5 persen); mengatasi masalah kemacetan  (91 persen); layanan kesehatan gratis (83,5 persen); pendidikan gratis dari SD hingga SMU (82,5 persen); dan memimpin Jakarta selama 5  tahun (81,5 persen)

"Cukup besarnya tingkat pengetahuan publik Jakarta terhadap janji-janji Jokowi tersebut bisa menjadi batu sandungan baginya untuk maju dalam bursa capres mendatang, mengingat berdasarkan survei publik Jakarta masih belum melihat realisasi janji-janji itu," ujar Rico.

Terbukti, katanya lagi, berdasarkan survei yang ditanyakan kepada publik mengenai persetujuan terhadap pencapresan Jokowi, hasilnya  55.5 persen warga Jakarta  tidak setuju Jokowi mencapreskan diri, dan  hanya 32,5 persen setuju. Ketika ditanyakan alasan penolakan atas pencapresan Jokowi, jawaban publik Jakarta setidaknya mengerucut pada tiga masalah yang selama ini menjadi janji Jokowi untuk direalisasikan. Yaitu janji Jokowi untuk tuntaskan masa jabatan (34,8 persen); masalah kemacetan belum teratasi (30,6 persen); dan masalah banjir belum teratasi (17,8 persen)

Masih kata Rico, walaupun telah tumbuh opini yang dijadikan alasan kuat pendukung Jokowi maju sebagai capres, yaitu Jokowi akan berhasil mengatasi masalah utama di Jakarta seperti macet dan banjir jika Jokowi telah menjadi presiden, namun sebagian publik Jakarta masih ragu.

"Berdasarkan hasil survei, 60 persen publik Jakarta memandang walaupun Jokowi berhasil menjadi presiden, belum tentu masalah Jakarta akan semakin mudah teratasi," jelas Rico.

Rico juga menjelaskan, survei ini sendiri di lakukan secara face to face interview dalam kurun waktu  3-16 Maret 2014 kepada publik Jakarta dengan total responden yang diambil sebanyak 1200 orang. Responden itu dipilih secara acak dengan teknik multistage random sampling dengan margin of error plus minus 2,8 persen.

"Tingkat kepecayaan survei ini 95 persen," demikian Rico. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya