Pemerintah harus serius menangani persoalan tapal batas di seluruh daerah perbatasan. Ketidakseriusan pemerintah dalam menangani persoalan perbatasan di Indonesia akan menguatkan gejolak disintegrasi di seluruh kawasan perbatasan.
Begitu antara lain pandangan yang mencuat dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VII Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Langgur, Maluku Tenggara, Jumat (28/3).
"Kami mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas di Kalimantan, Papua, Maluku, dan NTT. Ketidakseriusan pemerintah semakin menguatkan gejolak disintegrasi di kawasan perbatasan," tegas Pius Oktavianus, delegasi Rakernas VII PMKRI Cabang Manokwari disela-sela Focused Group Discussion (FGD) Rakernas VII
PMKRI menilai sikap pemerintah yang hanya menitikberatkan urusan tapal batas pada aspek teritorial merupakan sebuah kekeliruan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tapal batas. Data PMKRI menunjukan bahwa minimnya infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan merupakan realita yang dialami masyarakat diwilayah perbatasan.
"Disisi lain, ada juga program dan bantuan dari negara tetangga untuk masyarakat di perbatasan yang dinilai dapat menjadi solusi terhadap persoalan kesejahteraan yang dialami masyarakat di wilayah perbatasan" tambah Gerry, delegasi PMKRI Cabang Pontianak, Kalimantan Barat
Dalam pernyataan sikapnya, PMKRI pun mendesak agar presiden SBY serius menjawab tuntutan masyarakat sekaligus melaksanakan agenda pembangunan di kawasan perbatasan.
"Jangan sampai persoalan kesejahteraan tersebut berujung pada gejolak disintegrasi" tutup Gerry.
[dem]
