Fitra Curiga Ada Kolusi antara Dinas P2B dengan Pemilik Bangunan Mewah Bermasalah

. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, harus mengevaluasi secara menyeluruh kinerja satuan kerja perangkat daerah yang mengurusi perizinan bangunan. Hal itu dilakukan agar meningkatan pendapatan dari restribusi perizinan bangunan itu sendiri.

Demikian disampaikan Koordinator Investigasi dan Advokasi  Forum Indonesia Untuk Transpransi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi . Menurut Uchok, ada dugaan kongkalikong antara pemilik bangunan dengan oknum pejabat di  Suku Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan (P2B) DKI Jakarta. Sehingga bangunan bermasalah dibiarkan tetap berdiri.

"P2B sangat rawan untuk  disuap. Jadi dibiarkan IMB yang banyak salah, ada dimana-mana. Kalau ingin tegas untuk menjalankan fungsi, dan tugas mereka, seharusnya, P2B membongkar mal, apartemen atau perumahaan atau ruko mewah yang saat ini sudah berdiri untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir. Tetapi ini kan tidak dilakukan oleh P2B," ujar Uchok Sky Khadafi di Jakarta (Kamis, 27/3).

Uchok yakin, P2B tidak akan berani bertindak tegas terhadap pemilik bangunan bermasalah ini. Justru yang terjadi kemudian, adanya kolaborasi antara pemilik bangunan bermasalah oknum pejabat Pemda DKI Jakarta. Bahkan, pemilik bangunan bermasalah ini menjadi mesin ATM bagi oknum Dinas P2B DKI Jakarta.

"Pejabat Dinas P2B DKI Jakarta bisa lemas menghadapi orang-orang yang berkuasa. Maka saya kira Kepala Dinas P2B DKI Jakarta yang sekarang harus diganti dengan orang jujur," jelasnya, sambil menegaskan bahwa pergantian pejabat P2B ini mutlak dilakukan. Apalagi, restribusi perizinan bangunan menjadi salah satu sumber anggaran yang sangat potensial bagi DKI Jakarta.

"Kalau pejabatnya masih seperti sekarang ini, sulit mencapai target bagi APBD," tegasnya

Uchok juga meminta Gubernur DKI Jakarta untuk tegas menjalankan Peraturan Daerah tentang restribusi dan perizinan bangunan. Setiap bangunan bermasalah yang tidak memiliki perizinan maupun menyimpang dari izin yang diberikan harus ditindak tegas dengan pembongkaran atau penyegelan. Dan pejabat pemberi izin maupun pejabat yang dapat dibuktikan melakukan gratifikasi atau kongkalikong kepada pemilik bangunan bermasalah harus dijatuhi sanksi. [ysa]