Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik keras Pemerintahan SBY. Dia menyebut keadilan yang dirasakan rakyat selama SBY memimpin kian menurun. Pada tahun 2004 gini ratio kita sebesar 0,37, tetapi selama sepuluh tahun terakhir justru makin tidak adil di angka 0,41.
JK, sapaan Jusuf Kalla, menyampaikan kritikan tersebut saat berbicara dalam Seminar Nasional "Temu Gagasan Tokoh Nasional Menuju Indonesia Lebih Baik 5 Tahun ke Depan" di Universitas Padjajaran, Bandung, Selasa (25/3).
Bagi pemerhati sosial politik, Abdulrachim K, kritikan JK ini sangat membingungkan. Angka gini rasio yang didalilkan JK tidak akurat.
"Yang benar menurut data BPS, kenaikan gini rasio antara tahun 2004-2009 adalah 0,32-0,37, sedangkan 2011 naik menjadi 0,41," papar Abdulrachim kepada redaksi (Kamis, 27/3).
"Dari data ini menunjukan, memang antara tahun 2009-2011 terjadi proses pelebaran kesenjangan kaya-miskin yang lebih cepat, tetapi pada saat JK menjabat wapresnya SBY, proses pelebaran kesenjangan kaya-miskin juga terjadi dengan signifikan," sambung dia.
Menurut Abdulrachim, sangat aneh JK menyampaikan kritik atas kenaikan gini rasio sebesar 0,32 di tahun 2004 menjadi 0,37 di 2009 padahal pada periode itu dia menjabat sebagai wapres dengan tugas utamanya mengurus bidang ekonomi.
"Kenaikan gini rasio yang terjadi saat JK menjadi wapres SBY ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-JK tidak pro rakyat dan malah pro orang kaya, bisnis besar, konglomerat dan asing," imbuh dia.
Abdulrachim menduga kritik berkedok cuci tangan yang dilakukan JK tak terlepas dari makin memanasnya eskalasi politik jelang Pilpres Juli 2014. JK, atau orang-orang di sekitar JK, belakangan ini dikabarkan gencar melobi PDIP agar dijadikan cawapresnya Jokowi,
Jelang Pilpres makin banyak tokoh yang mengiklankan dirinya sebagai calon pemimpin yang harus dipilih. Citra diri dipoles dengan segala cara, mulai dari sok-sok kritis, intelek, dan menjadi pembela rakyat. Tak peduli menyesatkan karena tidak sesuai fakta, tapi memasarkan diri dengan cara-cara demikian tetap dijalankan yang penting tujuan mendapat dukungan terpenuhi.
Untuk itu Abdulrachim mengimbau agar masyarakat termasuk dunia perguruan tinggi dan para intelektual, kritis dan mencermati pidato, kata-kata atau ucapan para tokoh, karena banyak yang tidak segan-segan untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataannya yang bertentangan dengan tindakan-tindakannya sendiri demi pencitraan.
"Jangan mudah untuk disesatkan dengan berbagai citra yang memang selama ini dibangun untuk mendapatkan dukungan masyarakat, dan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Apalagi saat ini menjelang pemilihan Capres dan Cawapres yang akan mempengaruhi kehidupan riil masyarakat paling sedikit lima tahun ke depan," pungkas Abdulrachim.
[dem]
