Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan positif dalam sepuluh tahun terakhir. Sepanjang 2003-2013, pertumbuhan ekonomi berhasil mengangkat 8,75 juta orang dari garis kemiskinan. Pada 2003, angka kemiskinan mencapai 37,30 juta jiwa dan turun menjadi 28,55 juta pada 2013. Prestasi ini cukup menggembirakan, tetapi belum memuaskan.
Demikian disampaikan Ali Masykur Musa dalam Seminar Nasional “Mencari Model Kebijakan dalam Mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan†dalam Rangka Dies Natalis ke-10 Fisip Universitas Brawijaya Malang, Kamis (27/3).
Capres Konvensi Partai Demokrat yang juga pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan RI ini menuturkan, alokasi anggaran kemiskinan meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2005, anggaran kemiskinan hanya  Rp 23,4 triliun, lalu naik lima kali lipat pada 2013 menjadi Rp 115,5 triliun. Selama 2005-2013, jumlah anggaran kemiskinan yang tersebar di 19 Kementerian, empat Badan, dan satu Lembaga mencapai Rp 662 triliun.
Namun, jumlah ini hanya sanggup mengentaskan 6,5 juta orang miskin selama 8 tahun. Artinya, dalam sewindu, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen hanya sanggup mengentaskan rata-rata 812 ribu orang miskin setiap tahun.
"Ini menunjukkan ada yang salah dalam paradigma pembangunan. Kemampuan pertumbuhan untuk mengentaskan kemiskinan semakin menurun. Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mampu mengentaskan 1,5 juta orang dari jurang kemiskinan. Lalu terus menurun menjadi 1 juta jiwa pada 2011, 890 ribu jiwa pada 2012 dan hanya 400 ribu jiwa pada 2013," papar Ali Masykur seperti tertulis dalam keterangan persnya.
"Artinya, kualitas pertumbuhan rendah alias tidak inklusif. Ini terlihat dari gini rasio yang meningkat ke level ketimpangan menengah. Tahun 2004, gini rasio 0,32. Tahun 2013, gini rasio meningkat menjadi 0,413. Ini level terburuk dalam sejarah. Dengan kata lain, pembangunan terjadi, tetapi proses dan hasilnya tidak dinikmati secara merata," sambung Ketua Umum PP ISNU ini.
Menurut Ali Masykur, salah kiblat pembangunan yang menghasilkan ketimpangan ini juga bisa diukur dari kesenjangan distribusi kesejahteraan antarwilayah dan ketimpangan pembangunan antarsektor ekonomi. Tahun 2013, Jawa dan Sumatera menyumbang 81% terhadap PDB nasional.
"Ini artinya, kue terbesar dihasilkan dan dinikmati dua pulau ini," imbuhnya.
Pembangunan juga ditopang oleh sektor nontradable seperti jasa dan keuangan yang tumbuh pesat mengalahkan sektor penghasil barang penyerap tenaga kerja seperti pertanian. Sektor pertanian, yang menyerap sekitar 38 juta tenaga kerja, hanya tumbuh 3,54 persen dan menyumbang 0,45 persen terhadap PDB 2013. Sementara sektor nontradable seperti pengangkutan dan komunikasi tumbuh tinggi mencapai 10,19%, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan tumbuh 7,56%, dan sektor konstruksi tumbuh 6,57%.
Solusinya, menurut Capres yang mengusung slogan Indonesia AMM (Adil, Makmur, ber-Martabat) ini adalah dengan menggalakkan industrialisasi pertanian. Sebab, pertanian adalah penampung lapangan kerja terbesar sekaligus sarang kemiskinan.
"Jika pertanian dibereskan, kemiskinan akan terkikis. Desa dan pertanian menjadi sarang kemiskinan akibat penyusutan lahan, hancurnya infrastruktur pertanian, dan minimnya hubungan pertanian kesejahteraan," demikian katanya.
[dem]
