Berita

joko widodo/net

Politik

PKS Minta Jokowi Jelaskan Kenapa Deklarasi di Rumah Pitung

RABU, 26 MARET 2014 | 13:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Langkah Joko Widodo alias Jokowi yang mendeklarasikan diri jadi calon presiden dari PDI Perjuangan di cagar budaya Rumah Pitung, Marunda, Jakarta Utara, menuai kritik pedas.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana atau yang akrab disapa Bang Sani mengatakan, Gubernur DKI Jakarta itu harus menjelaskan kepada publik kenapa ia mengumumkan pencapresannya di lokasi cagar budaya tersebut.

"Supaya warga mengerti alasannya," ujar Bang Sani yang juga mantan Ketua DPW PKS DKI ini kepada redaksi, Rabu (26/3).


Sebelumnya Tokoh Betawi Eky Pitung menjelaskan, Jokowi telah melanggar Undang-Undang Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya. Di mana, cagar budaya hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan agama, budaya, sosial dan pariwisata. Cagar budaya tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan pribadi. Apalagi, deklarasi Jokowi sebagai capres PDI Perjuangan pada 14 Maret lalu mencuri jam kerja sebagai gubernur.

"Jokowi harus minta maaf, kalau tidak saya lapor ke pengadilan karena menyalahgunakan jabatannya. Jokowi terancam hukuman lima tahun penjara. Cagar budaya tidak boleh masuk kepentingan politik," jelas Eky kemarin. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya