Berita

Humas Pangkostrad

Politik

Pangkostrad: Perang Proxy di Depan Mata

RABU, 26 MARET 2014 | 08:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Sifat dan karakteristik perang telah bergeser seiring perkembangan teknologi. Di masa yang akan datang, di mana energi fosil pada tahun 2043 akan habis dan digantikan dengan bio energi, sasaran konflik akan mengarah pada lokasi sumber pangan yang sekaligus merupakan sumber energi.

Demikian pemaparan Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo dalam kuliah umum 'Peran Pemuda dalam Menghadapi Proxy War' di Aula Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya Malang (UB), Jawa Timur, Selasa (25/3).

Indonesia sebagai salah satu negara ekuator yang memiliki potensi vegetasi sepanjang tahun akan menjadi arena persaingan kepentingan nasional berbagai negara. Untuk itu, kata Gatot, diperlukan langkah antisipasi dan persiapan yang matang agar bangsa Indonesia mampu menjamin tetap tegaknya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


Menurut Pangkostrad, dengan bertambah pesatnya populasi penduduk dunia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan, air bersih dan energi akan menjadi pemicu munculnya konflik-konflik baru. Dengan adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang-perang jenis baru diantaranya perang asimetris, perang hibrida dan perang proxy sehingga kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara dewasa ini semakin kecil.

"Perang proxy atau proxy war merupakan perang antara dua pihak yang tidak saling berhadap-hadapan namun menggunakan pihak ketiga untuk mengalahkan musuh," ujar Gatot.

Perang proxy tidak dapat dikenali secara jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh menggunakan dan mengendalikan actor non state. Indikasi adanya proxy war diantaranya gerakan separatis, demonstrasi massa dan bentrok antar kelompok.

Sebelum mengakhiri kuliah umumnya, Gatot melaksanakan tanya jawab dengan para mahasiswa yang selanjutnya berpesan kepada para mahasiswa.

"Pemuda sebagai tulang punggung bangsa harus menyadari bermacam tantangan dan ancaman bangsa tersebut untuk kemudian bersatu padu dan bersinergi menjaga keselamatan bangsa dan negara. Sejumlah aksi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk menangkal proxy war diantaranya dengan selalu mengidentifikasi dan mengenali masalah, ahli dalam bidang disiplin ilmu masing-masing, melakukan gerakan pemuda berbasis wirausaha, dan mengadakan komunitas belajar serta merintis program pembangunan karakter," terangnya dalam rilisnya.

Pangkostrad juga menyampaikan intinya yang terbaik adalah back to basic, mengerti bahwa cinta dan peduli akan kepentingan negara harus menjadi kepentingan tertinggi di atas kepentingan segala-galanya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya