Berita

ibas yudhoyono/rmol

Politik

Pakar Ekonom Harus Jujur Nilai Keberhasilan SBY

SELASA, 25 MARET 2014 | 21:06 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Seluruh elemen masyarakat diajak ikut serta membangun bangsa dengan kebersamaan dan berprasangka baik. Dengan pandangan positif terhadap bangsa sendiri akan membangkitkan kecintaan untuk berkarya dan berpartisipasi dalam membangun bangsa.

Demikian Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di sela kampanye akbar Demokrat di Brebes, Jawa Tengah, Selasa (25/3).

"Pandangan-pandangan negatif hanya akan menguras energi, apalagi kalau tidak dibarengi solusi untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan bangsa," ujarnya.


Sebagai rumah rakyat, Demokrat, kata Ibas, terus mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam bidang pembangunan, dan hal itu selaras dengan berbagai program pro rakyat pemerintah yang mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam membangun daerah.

Karenanya, lanjut putra Presiden SBY ini, bangsa ini hanya dapat maju apabila dibangun dengan kritik yang solutif, bukan kritik yang destruktif. "Misalnya, bagaimana meningkatkan produktifitas pertanian di Brebes agar terus meningkat setiap tahunnya. Juga upaya-upaya solutif agar sektor industri di Brebes dan wilayah Jawa Tengah lainnya terus tumbuh, investor terus masuk dan menambah lapangan kerja untuk masyarakat," tambahnya.

Untuk itu Ibas meminta, terutamanya kepada para pakar ekonomi, untuk kiranya secara jujur menjelaskan kepada masyarakat seputar keberhasilan pemerintahan Presiden SBY dalam bidang ekonomi. Menurutnya, Indonesia memiliki produk domestik bruto (PDB) yang terus meningkat.

"Ini tak lepas dari faktor pertumbuhan ekonomi yang stabil dan cenderung meningkat," tutur Ibas sambil menambahkan, bukti keberhasilan pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY ditandai dengan beberapa pengakuan dunia internasional dengan meraih kategori investment grade dari Moody's Ratings Agency.

Predikat tersebut, tambah suami dari Siti Rubi Aliya ini, merupakan yang pertama sejak 1996. Selain itu, lembaga pemeringkat Fitch Ratings yang menaikkan peringkat Indonesia dari BB+ menjadi BBB-. "Artinya dalam bentuk indikator makro ekonomi dan penilaian dari luar negeri, ini tak terbantahkan," tutur calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini dalam rilisnya.

Jadi, sambung Ibas, masyarakat Indonesia jangan terpengaruh tudingan-tudingan pemerintahan SBY yang dinilai gagal memimpin Indonesia karena masih banyaknya persoalan bangsa. Untuk itu Ia meminta, terutamanya kepada para pakar ekonomi, untuk kiranya secara jujur menjelaskan kepada masyarakat seputar keberhasilan pemerintahan. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya