Pemerintah terus mengupayakan negosiasi intensif untuk menurunkan angka diyat bagi Satinah, TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Negosiasi dilakukan secara intesif melalui berbagai upaya baik formal maupun informal.
"Pemerintah terus berupaya untuk menekan angka diyat dengan berbagai cara. Kita akan negosiasi terus sampai besaran diyat turun, karena terlalu besar," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di kantornya, Jakarta Senin (24/3).
Muhaimin menjelaskan negosiasi intensif disertai pendekatan khusus dilakukan melalui jaringan kedutaan besar di Arab Saudi, pihak keluarga dan kerajaan Arab Saudi untuk menurunkan besaran angka ganti rugi tersebut.
Selain negosiasi dengan pihak keluarga, kata Muhaimin, negosiasi juga dilakukan melalui jalur diplomatik pemerintahan. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengirim surat permohonan pemaafan dan keringanan diyat kepada Raja Arab.
"Informasi yang kami peroleh dari kalangan kedutaan, raja hanya pada tataran mengimbau keluarga untuk menurunkan tuntutan. Penentuan diyat tersebut merupakan wewenang keluarga," kata Muhaimin.
Menurut Muhaimin, uang diyat yang dibebankan kepada Satinah terlalu besar dan tidak rasional.
"Untuk kasus yang sama, biasanya diyat hanya setara dengan Rp 1 miliar. Untuk Darsem, yang diancam hukuman mati sebelumnya saja kita telah membayar sekitar Rp 4 miliar," katanya.
[dem]
