Berita

foto:net

Global

Langkah Turki Blokir Twitter Dikecam Keras

MINGGU, 23 MARET 2014 | 14:18 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

. Keputusan pemerintahan Turki memblokir situs jejaring sosial Twitter jelang pemilu 30 Maret 2014, dengan alasan keamanan nasional, memicu kecaman warga Turki dan dunia internasional.

Misalnya kecaman datang dari pemerintah Barat dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), Gedung Putih. Mereka mengeluarkan statement bahwa larangan Twitter telah menggerogoti demokrasi dan kebebasan berbicara.

Sebelumnya Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan (Sabtu, 22/3) menyebut bahwa situs jejaring sosial Twitter hanya sarana untuk melakukan pembunuhan karakter.


"Twitter telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembunuhan karakter sistematis dengan beredarnya informasi yang diperoleh secara ilegal, catatan palsu dan dibuat dari hasil penyadapan," begitu pernyataan dari kantor perdana menteri Erdogan, seperti dilansir dari Reuters (Minggu, 23/3).

Ya, memang dalam beberapa pekan terakhir telah banyak beredar rekaman audio yang dirilis melalui lewat Twitter hampir setiap hari yang diduga percakapan telepon antara pejabat pemerintah dan pengusaha terkait dugaan korupsi.

Pemerintah Turki beralasan bahwa pemblokiran situs tersebut sebagai langkah perlindungan. Namun pasca pemblokiran Twitter, banyak orang melaporkan mengalami kesulitan dalam mengakses internet secara keseluruhan.

"Kami percaya bahwa sikap ini merusak citra merek dari perusahaan yang bersangkutan dan menciptakan kesan yang tidak adil dan tidak akurat dari negara kita. Namun, langkah-langkah serupa telah dilakukan di negara-negara lain dengan alasan yang sama untuk mencegah pelanggaran hak pribadi dan ancaman terhadap keamanan nasional," tambah pernyataan dari kantor Erdogan. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya