Berita

foto:net

Politik

Uji Materi Pilpres Yusril Ditolak, Hak Eksklusif Parpol Tak Perlu Lagi Ada

JUMAT, 21 MARET 2014 | 11:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materil UU 42/2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra bisa memicu kekhawatiran konstitusional.

"Jikalau parpol yang sudah menjadi peserta pemilu enggan dan tidak kompak untuk memaksimalkan penggunaaan hak eksklusif untuk mengajukan pasangan capresnya masing masing, maka ke depan logika konstitusionalnya tidak perlu lagi ada hak eksklusif diberikan hanya kepada parpol untuk mengusulkan pasangan capres," kata pakar hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin, Jumat pagi (21/3).

Sehingga, lanjut Irmanputra, ke depan perlu dipikirkan agar ormas-ormas yang telah ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia seperti Muhammadiyah dan sejenisnya dapat mengusung pasangan capres-cawapresnya sendiri.


"Bahkan kalau perlu memunculkan pasangan capres perseorangan seperti yang sudah berlangsung dalam Pilkada selama ini," jelas Irmanputra.

Ia menambahkan bahwa ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tetap bertahan pada angka 20 persen atau 25 persen juga memicu kekhawatiran baru. Pasalnya, kata Irmanputra, maka bila ada parpol yang dapat memenuhi PT secara mandiri maka parpol lain yang bisa bergabung untuk mengusung capres-cawapres adalah parpol yang tidak memenuhi ambang batas tersebut.

"Jikalau ada parpol yang tidak memenuhi ambang batas tetap ingin bergabung dengan parpol yang memenuhi ambang batas, maka parpol tersebut akan berada dalam posisi 'di bawah ampuan' atau dengan kata lain dianggap meleburkan diri dengan parpol yang memenuhi PT dalam kepesertaaan pemilu selanjutnya, 2019 dan seterusnya," jelasnya.

Oleh karena itu, penghapusan PT seperti yang diajukan oleh Yusril ke MK, merupakan hal yang penting agar parpol yang telah mendapatkan hak eksklusif dari masyarakat bisa percaya diri mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri.

"Karena semua ini menyangkut kepercayaan konstitusional rakyat, hanya kepada parpol," demikian Irmanputra.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya