Berita

Irman Putra Sidin/net

Politik

Pakar: Kalau Gugatan Yusril Dikabulkan, Rakyat Senang

JUMAT, 21 MARET 2014 | 10:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Penolakan judicial review terhadap UU No. 42/2008 tentang Pilpres yang diajukan Yusril Ihza Mahendra, memiliki alasan rasional mengingat perkara sejenis juga pernah beberapa kali di uji di Mahkamah Konstitusi.

"Terakhir putusan pemilu serentak yang diajukan Effendy Gazali," jelas pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan, kepada melalui keterangannya beberapa saat lalu (Jumat, 21/3).

Akan tetapi Irman mengaku bahwa dirinya berharap MK dapat mengabulkan permohonan tersebut karena memiliki dampak yang besar bagi masyarakat.


"Kalau dikabulkan maka rakyat ada harapan bahwa partai-partai politik yang sudah diberikan hak eksklusif, sebagai satu-satunya organisasi yang bisa mengusulkan pasangan capres," imbuhnya.

Dengan demikian, jelas Irman, setiap parpol dapat menggunakan hak ekslusif tersebut untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri.

"Pilihan pasangan capres kemungkinan maksimal bisa 15 pasang karena peserta pemilu ada 15 parpol termasuk parpol lokal," ungkapnya.

Banyaknya pilihan capres yang muncul tersebut, menurut Irman merupakan hal yang positif karena masyarakat memiliki banyak pilihan. "Maka suka atau tidak akan menggiring rakyat untuk memilih menggunakan rasionalitasnya, bukan sekedar elektabilitas atau popularitas dari pasangan capres," tegasnya.

"Bagaimanapun elektabilitas dan popularitas sesungguhnya 'hantu' dalam proses konstitusi kita," tambah Irman.

Sebelumnya Yusril mengajukan pengujian Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), serta Pasal 112 UU 42 Tahun 2008 yang mengacu presidential treshold sebesar 20 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6a ayat (2), Pasal 7c, Pasal 22e ayat (1) (2) dan 3 UUD 1945. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya