. Perang Dunia II yang membawa konflik, luka serta ketegangan ternyata belum sepenuhnya musnah hingga saat ini. Ketegangan sisa Perang Dunia II masih tertinggal di Semenanjung Korea, di mana tragedi pembagian nasional dan teritorial masih terjadi di bawah ketegangan militer dan potensi perang antara keduanya.
Daratan Korea terbagi menjadi dua wilayah kedaulatan negara yang berbeda, yakni Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel), justru ketika mereka terbebas dari pendudukan Jepang. Sejak pembagian tersebut, diperparah dengan Perang Korea (1950-1953) yang berakhir dengan perjanjian gencatan senjata dan bukan perjanjian damai, ketegangan di antara kedua negara terus berlanjut hingga saat ini.
Ketegangan yang tejadi di semenanjung Korea tersebut kerap dikaitkan dengan pembangunan nuklir Korea Utara ataupun sikapnya yang tertutup. Terlebih, hal tersebut diperkuat dengan sejumlah argumen negatif yang dibangun negara adi kuasa Amerika Serikat (Amerika Serikat) atas segala sesuatu yang terjadi di Korea Utara. Amerika Serikat kerap menuding segala sesuatu yang terjadi atau dilakukan oleh Korea Utara sebagai bentuk "provokasi" atau "ancaman".
Bahkan masih lekat diingatan, Presiden George W. Bush pernah menempatkan Korut sebagai salah satu poros setan atau
axis of evil pada tahun 2002, pasca peristiwa 9/11.
Lantas, apakah argumen yang dibangun AS terkait sikap tertutup Korut serta agresifitasnya melalui pembangunan nuklir merupakan bentuk provokasi yang sesungguhnya atas ketenganan konflik yang 'terpelihara' di semenanjung Korea?
Pertanyaan tersebut lah yang agaknya ingin diuraikan oleh Korut melalui pernyataan yang dibuat oleh Komisi Pertahanan Nasional atau National Defence Commission (NDC) pada akhir pekan lalu (Sabtu, 15/3). Pernyataan tersebut dipublikasikan di kantor berita nasionalnya,
KCNA.
Dalam pernyataanya tesebut, NDC menguraikan bahwa ketegangan yang terjadi di semenanjung Korea tidak bisa dilepaskan dari campur tangan AS. Pasalnya, melalui kebijakan bermusuhan atau hostile policy yang diterapkannya kepada Korut, AS seolah 'melanggengkan' ketengangan di semenanjung Korea hingga saat ini.
Sekalipun Gedung Putih telah berganti kepemimpinan secara berkala, mulai dari Presiden Truman yang secara langsung terlibat dalam proses pembagian Korea hingga masa Pemerintahan Obama saat ini, namun hostile policy AS terhadap Korut tetap tidak berubah, bahkan justru semakin meningkat.
Hostile policy AS diberlakukan dengan secara unilateral melalui sejumlah skenario bermotif politik seperti memberlakukan bahkan memperketat sanksi terhadap Korut dan membatasi pergerakannya dengan memberlakukan isolasi serta blokade. AS juga, sebut NDC, membuat argumen serta mencitrakan Korut sebagai negara yang provokatif dan merupakan target berbaya, mengaitkannya dengan pembangunan fasilitas nuklir serta masalah hak asasi manusia di Korut berdasarkan fakta-fakta yang dipalsukan AS.
Hal tersebut diperparah AS dengan berdalih bahwa kebijakan semacam itu dilakukan untuk meredam ancaman militer dan nuklir Korea Utara. AS menyebut kebijakannya tersebut diberlakukan atas nama 'perdamaian', 'demokrasi', 'pencegahan', 'reaksi cepat', dan bahkan menyebutnya sebagai perang atas agresi Korut.
Hostile policy AS tersebut, menurut NDC, dilakukan untuk merusak ideologi serta meruntuhkan sistem sosial Korut dengan kekuatan demokrasi serta pasar ekonomi ala AS yang kerap digaungkan, disamping
untuk mencekik Korut dalam hal politik, ekonomi dan militer.
Hal tersebut agaknya terlihat dari sikap Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini yang menuding hasil pemilihan umum Korut sebagai bentuk provokasi, mengacu pada pemilihan deputi untuk Majelis Agung yang disebut tidak mencerminkan model demokrasi dan keraguan atas hasil pemilu yang 100 persen masyarakat memberikan suara bagi kandidiat terpilih.
Menteri Luar Negeri AS, John Kerry dalam penampilannya di hadapan publik baru-baru ini juga kerap melabelkan Korut dengan berbagai sebutan negateif seperti "country of evils", "evil place" dan negara tertutup. Kerry menyebut bahwa diplomasi yang diberlakukan kepada Korut bekerja melalui tekanan dan sanksi untuk memaksa Korut menyerah pada AS.
Selain itu, jelas NDC, dalam sebuah pesta makan malam yang digelar di Seoul awal bulan ini, mantan Presiden AS, George W. Bush bahkan memuji sejumlah 'pembelot dari utara' dengan menyebutnya sebagai manusia sampah yang dilemparkan ke tempat pembuangan sebagai pahlawan. Bush menyebut bahwa sistem sosial di Korut seharusnya tidak bisa diberlakukan.
Keadaan yang dibangun AS tersebut justru mendorong situasi di semenanjung Korea ke ambang perang.
Padahal jika menengok kembali sejarah, tidak ada negara selain AS yang kerap mengomentari Korut atas segala sesuatu yang terjadi atau dilakukan oleh Korea Utara, baik oleh pemimpinnya, personil pelayanannya, ataupun masyarakatnya, dengan menyebutnya sebagai bentuk 'provokasi', 'ancaman', dan sebutan negatif lainnya, terlebih bila itu terkait dengan aktifitas nuklir dan militer Korut. NDC dengan tegas
menyebut bahwa justru musuh sejati adalah AS.
Korut, jelas NDC, kerap menjelaskan dalam berbagai kesempatan bahwa masalah nuklir yang terjadi di semenanjung Korea bermula dari pengenalan nuklir yang dilakukan AS pada Korsel pada tahun 1950an.
Pada saat itu, AS secara diam-diam mengerahkan lebih dari 1.000 hulu ledak dan alat peluncur di sejumlah bagian di Korsel. Sejak saat itu, AS kerap melakukan sejumlah serangan ke sekitar wilayah udara, air, dan daratan Korut yang membuat ancaman nuklir semakin meningkat. Dengan demikian, jelas NDC, AS justru sengaja meletakkan rintangan di jalan bagi denuklirisasi semenanjung Korea.
Situasi tersebut memaksa Korut untuk memiliki nuklir sebagai bentuk pencegahan dan pertahanan diri demi menjaga kedaulatan negara dan bangsa. Korut sendiri tidak pernah menyembunyikan bahwa target utama nuklirnya adalah AS.
Terkait ketegangan di semenanjung Korea NDC menegaskan prinsipnya untuk menentang hostile policy AS. Prisip tersebut mencerminkan kehendak penuh partai, negara, tentara, dan masyarakat di Korut.
NDC juga menyebut bahwa menjelaskan sikap Korut adalah menyerukan agar AS memutar balikkan hostile policy dengan mengangkat semua langkah yang telah diberlakukan terkait kebijakan tersebut sebelum terlambat.
AS juga sebaikanya menggunakan sudut pandang yang lebih tepat dalam masalah nuklir semenanjung Korea. Argumen AS yang menyerukan digelarnya dialog dengan Korut dengan syarat pelucutan nuklir Korut terlebih dahulu justru merupakan kunci hostile policy terhadap Korut.
Karena itu, NDC meminta agar AS harus secara tepat memahami bahwa nuklir bukanlah sarana untuk perundingan atau alat permainan yang bisa digunakan untuk mempertajam dialog dengan dalih peningkatan hubungan.
AS kerap menggunakan 'strategi kesabaran', dan berharap Korut untuk bergerak dan membuat perubahan terlebih dahulu, namun NDC menyebut bahwa hal-hal semacam tidak akan pernah terjadi.
NDC juga menjelaskan bahwa AS sebaiknya berhenti meributkan masalah HAM tak berdasar di Korut. Pasalnya, lanjut NDC, sistem sosial yang diterapkan Korut berpusat pada rakyat yang sepenuhnya menjamin hak asasi manusia. Sehingga tidak ada masalah dengan penegakkan HAM di Korut.
NDC menyebut bahwa masayarakat korut tidak iri dengan masayarakat korup kapitalis AS, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin serta penegakkan hukum rimba AS yang jelas-jelas melanggar HAM.
Masayarakat korut justru bangga dan terhormat untuk hidup dalam masyarakat yang penuh sukacita dan optimisme karena mereka memiliki tujuan yang jauh untuk membangun surga ini negara tersebut dengan usaha dan kerja keras mereka sendiri.
Oleh karena itu, NDC menyebut bahwa AS sebaiknya sesegera mungkin menghentikan hostile policy tersebut dan membentuk kebijakan baru yang lebih realistis sebelum terlambat. Hal tersebut berguna bukan hanya untuk memenuhi kepentingan AS tapi juga menjamin keamanannya.
AS juga sebaiknya, lanjut NDC, menilai situasi dengan kepala dingin dan membuat kebijakan sejalan dengan tren waktu yang terjadi.
Tentara Korut bersikap dinamis dalam kemenangan akhir dan penyelesaian ketegangan semenanjung Korea, namun NDC menegeaskan bahwa Korut tak akan pernah mentoleris holtile policy sebagaimana yang dilakukan oleh AS.
[ysa]
