Berita

joko widodo/net

Politik

Apa Benar Warga Relakan Jokowi Tinggalkan Jakarta?

SELASA, 18 MARET 2014 | 11:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Terpilihnya Joko Widodo alias Jokowi sebagai Gubernur Jakarta 2012-2017 pada awalnya memberi angin segar perubahan di Ibukota.

Misalnya buat warga penghuni rumah susun hunian dan non hunian. Mereka berharap ketidakadilan dan kriminalisasi yang mereka rasakan belasan tahun di zaman 'Jakarta Lama' segera berakhir. Namun, keadilan itu tak kunjung tiba seperti penghuni ITC Mangga Dua. Padahal Jokowi sudah blusukan ke lokasi dan beberapa kali mengundang warga ITC Mangga Dua ke Balaikota.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Effendi Ghozali, mengaku, secara umum terpilihnya Jokowi dan Ahok memberikan harapan baru dengan jargon 'Jakarta Baru'. Tetapi poin lain yang harus dilihat, apakah warga ikhlas "membiarkan" Jokowi nyapres.


"Apa benar warga Jakarta merelakan Jokowi meninggalkan Jakarta?," kata Effendi Ghozali saat dihubungi, Jakarta, Selasa (18/3).

Ia menegaskan, semua pihak harus melihat secara fair terhadap kepemimpinan Jokowi di Jakarta selama kurang lebih 1,5 tahun. Dengan pencapresan Jokowi ini, kata Effendi, dapat berimbas pada antipati warga terhadap dirinya.

"Media harus fair, warga Jakarta merasakan belum banyak memperoleh pemerintahan Jokowi-Ahok? Harus direkam secara baik dan harus fair. Bukan berarti saya tidak mendukung Jokowi sebagai capres," jelas Effendi.

Effendi menambahkan, politisi PDI Perjuangan itu dalam memerintah Jakarta dikenal dengan gaya blusukannya. Dalam setiap blusukan, satu dua atau bahkan lebih janji Jokowi memberikan harapan bagi warga Jakarta. Namun, semuanya belum terealisasikan.

Seperti diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberikan mandat kepada Jokowi sebagai calon presiden pada Juli 2014 nanti. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya