Berita

foto: net

Global

Shinzo Abe Tidak Akan Tarik Permintaan Maaf Atas Perbudakan Seks

SABTU, 15 MARET 2014 | 12:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menarik kembali "Pernyataan Kono" tahun 1993 yang berisi permintaan maaf Jepang atas tindakan prajuritnya yang memaksa wanita negara jajahan menjadi budak seks di tempat prostitusi militer semasa Perang Dunia II.

"Saya tidak berpikir untuk merevisi (pernyataan) di bawah kabinet saya," kata Abe dalam sesi pertemuan Komite Anggaran Majelis Tinggi pada Jumat (14/3), seperti dilansir Japan Times.

Hal tersebut diikuti oleh sejumlah pernyataan senada dari beberapa anggota kabinet lainnya. Penegasan Abe tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan dengan Korea Selatan, sekaligus mematahkan spekulasi yang berkembang di "negeri ginseng" tersebut.


Sejumlah spekulasi dan kritik keras dilayangkan oleh Korea Selatan setelah Abe mengungkapkan rencananya untuk meneliti kembali bagaimana pernyataan Kono disusun, termasuk rencana untuk memverifikasi kesaksian 16 wanita penghibur Korea Selatan korban perbudakan yang menjadi dasar dibentuknya pernyataan Kono oleh Sekretaris Kabinet Yohei Kono tahun 1993.

Korban budak seks Jepang terbanyak terdapat di Korea. Sekitar 200 ribu wanita Korea selama tahun 1930-an hingga tahun 1940-an dipaksa menjadi budak seks para tentara Jepang yang menduduki daratan Korea pada masa itu.

Setelah Perang Dunia II usai dan Korea Selatan mendapatkan kemerdekaannya, negara tersebut menuntut pengakuan dan permintaan maaf Jepang atas perilaku tentaranya tersebut.

Namun baru pada tahun 1993, Jepang melalui Sekretaris Kabinet Yohei Kono mengeluarkan pernyataan Kono yang untuk pertama kalinya mengakui bahwa ada keterlibatan tentara dalam memaksa dan merekrut perempuan untuk dijadikan budak seks Jepang sebelum dan selama masa Perang Dunia II.

Nah, sejumlah politisi konservatif baru-baru ini menyerukan untuk meninjau kembali pernyataan tersebut dan menyebut bahwa pernyataan Kono tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Hal tersebut kembali menyulut kritik dari Korea Selatan.

Kini, Abe kemudian mematahkan pernyataan liar itu. Lebih lanjut Abe justru menyebut bahwa ia juga mengakui dan sejalan dengan permintaan maaf resmi yang dikeluarkan oleh Jepang pada tahun 1995 kepada korban perang.

"Berdasarkan pandangan sejarah saya sendiri, saya telah mengambil posisi yang dipegang oleh kabinet sebelumnya," jelas Abe, merujuk pada permintaan maaf resmi dan mendalam yang dikeluarkan Perdana Menteri Tomiichi Murayama pada tahun 1995.

Penegasan Abe tersebut membenarkan pernyataan Murayama ketika bertandang ke Korea Selatan pertengahan Februari lalu. Di hadapan Majelis Nasional Korea Selatan, Murayama pada saat itu meyakini bahwa Abe akan menghormati permintaan maaf Jepang kepada Korea Selatan terkait kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang semasa perang.

Permintaan maaf semacam itu telah lama dijadikan dasar pertimbangan bagi Korea Selatan untuk menjalin hubungan bilateral dengan Jepang. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya