Berita

Uni Eropa Akan Terapkan Peraturan 'Charger Tunggal'

JUMAT, 14 MARET 2014 | 16:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Eropa tengah membahas rancangan peraturan untuk membuat charger atau pengisi baterai tunggal yang bisa digunakan oleh semua jenis ponsel.

Peraturan dibuat untuk menghindari kerumitan elektronik di Eropa dan kemungkinan diberlakukan pada tahun 2017 mendatang. Peraturan tersebut juga dibahas untuk mencegah adanya intervensi antar perangkat radio yang berbeda.

Seperti dilansir Daily Mail pada Jumat (14/3), Uni Eropa telah melakukan pemungutan suara kemarin untuk membahas peraturan tersebut. Hasilnya, rancangan peraturan tersebut disetujui oleh 550 suara


Rancangan peraturan tersebut didorong oleh anggota parlemen Eropa asal Jerman, Barbara Weiler.

"Saya secara khusus senang bahwa kita sepakat pada pengenalan charger umum ini. Ini melayani baik kepentingan konsumen maupun lingkungan, Ini akan mengakhiri kekacauan pengisian dan 51,000 ton limbah elektronik setiap tahunnya," kata Weiler.

Akan tetapi, rancangan peraturan tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Partai Kemerdekaan Inggris atau UK Independence Party (UKIP).

"Ini adalah langkah mundur karena memaksakan charger tunggal (berarti) menghambat inovasi, membatasi penelitian, dan dapat mengenakan biaya tambahan pada konsumen. Tindakan alternatif dan lebih baik adalah dengan mendorong keragaman, kompetisi dan pembangunan yang lebih besar," kata wakil pimpinan umum UKIP, Paul Nuttall.

"Uni Eropa dilumpuhkan oleh ideologi satu ukuran yang cocok untuk semua, baik itu kebijakan ekonomi, mata uang, kebijakan perikanan dan sekarang bahkan pengisi baterai telepon," lanjutnya.

Ia menyebut bahwa pihaknya mengusulkan agar membiarkan adanya perkembangan keragaman, termasuk dalam charger ponsel. Selain itu, lanjutnya, biarkan konsumen yang emmilih dan bukan legislator ataupun regulator.

Sekalipun telah melakuka pemungutan suara di tingkat legislatif Eropa, namun peraturan tersebut masih harus disetujui oleh Dewan Eropa yang terdiri dari para menteri di seluruh anggota Uni Eropa.

Setelah mendapat persetujuan, setiap negara anggota memiliki waktu dua tahun untuk bisa menerapkan peraturan tersebut dalam hukum nasionalnya.

Saat ini ada sekitar setengah miliar ponsel di Uni Eropa. Sebagian besarnya menggunakan jenis charger yang berbeda. Bahkan satu merk bisa memiliki charger yang berbeda, tergantung pada tipe ponselnya.

Para pakar memperkirakan bahwa ada sekitar 30 jenis charger saat ini di pasaran Uni Eropa.

Namun sejumlah produsen ponsel seperti Apple, Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsoon, dan ALCATEL telah menandatangani perjanjian untuk membuat produksi ponselnya bisa mengggunakan satu jenis charger. [dem]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya