Berita

Uni Eropa Akan Terapkan Peraturan 'Charger Tunggal'

JUMAT, 14 MARET 2014 | 16:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Eropa tengah membahas rancangan peraturan untuk membuat charger atau pengisi baterai tunggal yang bisa digunakan oleh semua jenis ponsel.

Peraturan dibuat untuk menghindari kerumitan elektronik di Eropa dan kemungkinan diberlakukan pada tahun 2017 mendatang. Peraturan tersebut juga dibahas untuk mencegah adanya intervensi antar perangkat radio yang berbeda.

Seperti dilansir Daily Mail pada Jumat (14/3), Uni Eropa telah melakukan pemungutan suara kemarin untuk membahas peraturan tersebut. Hasilnya, rancangan peraturan tersebut disetujui oleh 550 suara


Rancangan peraturan tersebut didorong oleh anggota parlemen Eropa asal Jerman, Barbara Weiler.

"Saya secara khusus senang bahwa kita sepakat pada pengenalan charger umum ini. Ini melayani baik kepentingan konsumen maupun lingkungan, Ini akan mengakhiri kekacauan pengisian dan 51,000 ton limbah elektronik setiap tahunnya," kata Weiler.

Akan tetapi, rancangan peraturan tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Partai Kemerdekaan Inggris atau UK Independence Party (UKIP).

"Ini adalah langkah mundur karena memaksakan charger tunggal (berarti) menghambat inovasi, membatasi penelitian, dan dapat mengenakan biaya tambahan pada konsumen. Tindakan alternatif dan lebih baik adalah dengan mendorong keragaman, kompetisi dan pembangunan yang lebih besar," kata wakil pimpinan umum UKIP, Paul Nuttall.

"Uni Eropa dilumpuhkan oleh ideologi satu ukuran yang cocok untuk semua, baik itu kebijakan ekonomi, mata uang, kebijakan perikanan dan sekarang bahkan pengisi baterai telepon," lanjutnya.

Ia menyebut bahwa pihaknya mengusulkan agar membiarkan adanya perkembangan keragaman, termasuk dalam charger ponsel. Selain itu, lanjutnya, biarkan konsumen yang emmilih dan bukan legislator ataupun regulator.

Sekalipun telah melakuka pemungutan suara di tingkat legislatif Eropa, namun peraturan tersebut masih harus disetujui oleh Dewan Eropa yang terdiri dari para menteri di seluruh anggota Uni Eropa.

Setelah mendapat persetujuan, setiap negara anggota memiliki waktu dua tahun untuk bisa menerapkan peraturan tersebut dalam hukum nasionalnya.

Saat ini ada sekitar setengah miliar ponsel di Uni Eropa. Sebagian besarnya menggunakan jenis charger yang berbeda. Bahkan satu merk bisa memiliki charger yang berbeda, tergantung pada tipe ponselnya.

Para pakar memperkirakan bahwa ada sekitar 30 jenis charger saat ini di pasaran Uni Eropa.

Namun sejumlah produsen ponsel seperti Apple, Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsoon, dan ALCATEL telah menandatangani perjanjian untuk membuat produksi ponselnya bisa mengggunakan satu jenis charger. [dem]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya