Berita

komnas ham/net

Politik

CAPRES PELANGGAR HAM

Ketua Komnas HAM Tolak Tuntutan Kontras

JUMAT, 14 MARET 2014 | 13:06 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kedatangan delegasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama korban pelanggaran HAM dari berbagai kasus ke kantor Komisi Nasional  untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berakhir percuma karena tuntutan mereka ditolak petinggi Komnas.

Kontras, melalui Kadiv Pemantauan Impunitas KontraS, Daud Berueh, mendesak Komnas HAM untuk segera mempublikasikan para tokoh yang terlibat atau bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya tragedi Mei 1998. Tujuannya agar orang-orang itu tidak mendapat simpati publik.

Secara khusus mereka menyebut nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Letjen (Purn) Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto.


Sayang, Ketua Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, dengan halus menolak memenuhi tuntutan itu. Ia beralasan, Komnas HAM tidak dalam ranah mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih salah satu calon peserta Pemilu. Apalagi, penyelidikan terhadap tragedi Mei sampai saat ini belum menetapkan tersangka.

"Dalam proses penyelidikan. (Wiranto dan Prabowo Subianto) masih dalam taraf sebagai saksi yang dimintai keterangan, bukan tersangka," ujar Siti dalam audiensi dengan KontraS dan korban pelanggaran HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta (Jumat, 14/3).

Rencananya,  Kontras juga akan menyampaikan tuntutan serupa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai Salat Jumat. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya