Berita

ilustrasi/net

Sudah Aman, Pembangunan Papua Harus Dipercepat

RABU, 12 MARET 2014 | 14:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Papua yang sekarang bukan Papua yang seperti dulu. Kini wilayah timur Indonesia itu sudah aman dan kondusif. Namun begitu, Papua masih membutuhkan pembangunan yang nyata dan cepat di segala aspek.
 
Begitu disampaikan tokoh masyarakat Papua, Franzalbert Joku, yang bersama dengan sahabatnya Nick Messet berinisiatif untuk menyuarakan kondisi Papua ke khalayak ramai.

"Papua aman, Papua tidak seperti di era presiden dahulu yang otoriter, di tengah demokrasi sekarang ini, Papua relatif aman, silahkan lihat sendiri," ujarnya kepada wartawan di Jakarta,(Rabu, 12/3).
 

 
Joku melanjutkan, walaupun saat ini kondisi Papua sudah aman, namun, masih banyak kekurangan yang harus segera dibenahi. Salah satunya adalah pemerataan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat.
 
"Pembangunan di Papua harus dipercepat dan harus sesuai dengan aspirasi, pembangunan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan," urainya.
 
Tokoh Papua yang sudah malang-melintang ke luar negeri ini juga mengatakan, pembangunan sekarang ini harus dari bawah ke atas, tidak lagi dari atas ke bawah, dalam artian, pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama dan mengkomunikasikan kebijakannya.
 
"Pemerintah berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat Papua agar pembangunan tepat sasaran," ucapnya,
 
Selain itu, Joku juga berpandangan, selain dengan pembangunan, untuk memajukan Papua juga harus didukung dengan kebijakan yang tepat. Misalnya kebijakan soal ekonomi kreatif dan pariwisata. Kebijakan ini sangat diperlukan melihat potensi wisata Bumi Cenderawasih cukup baik dan terkenal hingga ke belahan dunia lain.
 
"Laut dan alam di sini indah, tapi tidak ada kebijakan dan infrastruktur yang mendukung ini semua. Sepatutnya dibangun bandara berskala internasional di Papua agar memudahkan para pelancong berkunjung. Hal ini pasti akan meningkatkan perekonomian masyarakat, lihat saja Bali, padahal papua lebih indah," terangnya.
 
Nick Messet menambahkan, jika kebijakan tersebut benar digulirkan oleh pemerintah, ia yakin masyarakat Papua bersama dengan pemerintah akan menjaga iklim kondusif dan bertanggungjawab dengan kebijakan yang menguntungkan itu. Karena ini selain baik untuk nama Indonesia juga akan mengangkat perekonomian warga.
 
"Kami (Papua) tidak mau dikucilkan, kami juga tidak mau diperlakukan berlebihan, yang kami mau kebijakan dan pembanguna sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Kami percaya masa depan kami yang termasuk wilayah NKRI akan cerah dan baik," ujar Nick.
 
Selain itu, Nick juga melihat kondisi riil Papua dengan adanya otonomi khusus dari pemerintah pusat akan sangat membantu pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran di sana.

"Kami gembira dengan adanya otonomi khusus di Papua, berarti pemerintah pusat serius memperhatikan Papua," demikian Nick. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya