Kalau mau fair, pemberantasan korupsi harus dilakukan menyeluruh tanpa tebang pilih. Untuk itu, publik harus melihat lebih menyeluruh pula, jangan hanya menyorot kasus-kasus yang melibatkan partai tertentu.
Kemarin, Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief, membeberkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Stafsus presiden menjabarkan peringkat korupsi masing-masing parpol. Ternyata, peringkat teratas diduduki Partai Golkar dan paling bawah adalah Partai Keadilan Sejahtera.
Itu baru data dari KPK. Tim Andi Arief, yang terdiri dari M. Depta, Ir Yanno dan Jhonson SE, juga mendata kasus korupsi yang ditangani Kepolisian RI berdasar jabatan dan parpol di mana orang itu bernaung atau yang mengusungnya di Pilkada.
Dari Rekapitulasi data Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPR/DPRD yang terkait kasus korupsi periode 2004-2013 yang ditangani Kepolisian RI diketahui bahwa jumlah Gubernur yang berstatus tersangka kasus korupsi hanya 1 orang. Sebaliknya, tidak ada satu pun Wakil Gubernur yang berstatus tersangka di kepolisian pada periode tersebut.
Sementara itu, jumlah Walikota yang berstatus tersangka pada periode yang sama adalah 7 orang, sementara Wakil Walikota 1 orang.
Yang terbanyak adalah jumlah Bupati yang berstatus tersangka yaitu 32 orang. Sedangkan Wakil Bupati hanya berjumlah 2 orang.
Terakhir, Anggota DPR dan DPRD yang berstatus tersangka korupsi di kepolisian pada periode tersebut, jumlahnya adalah 17 orang.
Total seluruhnya ada 60 orang pejabat yang berstatus tersangka korupsi di kepolisian pada 2004-2013.
Nah, kalau dilihat berdasarkan partai atau partai pengusung dari 60 pejabat tersebut, Partai Golkar masih juara dengan jumlah mencapai 17 orang.
Kemudian di peringkat kedua, PDI Perjuangan dengan jumlah pejabat tersangka korupsi berjumlah 14 orang.
Di peringkat tiga adalah Partai Demokrat dengan 4 orang tersangka korupsi. Kemudian di urutan empat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjumlah 3 orang tersangka.
Lalu, di urutan terbawah adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah 3 orang.
Orang yang duduk menjadi pejabat dari jalur perseorangan (tanpa diusung parpol) tersangkut korupsi adalah 3 orang.
Mereka yang diusung gabungan partai adalah 16 orang tersangka.
[ald]
