Berita

SBY

Politik

Mensesneg: Siapa yang Larang Presiden Kampanye?

SELASA, 11 MARET 2014 | 09:30 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden SBY sejauh ini belum mengajukan permohonan cuti, masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) anggota legislatif 2014.

"Beliau (SBY) barangkali belum, sejauh ini belum ada rencana," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sudi Silalahi di kawasan kantor Presiden, Jakarta, kemarin (Senin, 10/3).

Namun Sudi menegaskan, Presiden SBY dapat mengajukan cuti untuk kampanye.


"Ya bisa, kenapa tidak bisa? Siapa yang melarang Presiden Kampanye? tapi ya tentu sesuai aturan. Beliau tidak akan melanggar aturan lah ya," katanya seperti dilansir dari situs Setkab RI.

Dalam Peraturan Pemerintah No 18/2013 tentang Pengajuan Cuti Pejabat Publik disebutkan, bahwa pelaksanaan cuti Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka kampanye dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

KPU sendiri sudah mengelurkan jadwal kampanye Pileg 2014 dalam bentuk pertemuan massa dimulai, pada 16 Maret hingga 5 April mendatang. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya