Berita

Politik

JK Tak Masalah Fotonya Dipakai Caleg Bukan Golkar

MINGGU, 09 MARET 2014 | 16:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar M. Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan pemasangan foto dirinya pada baliho kampanye calon legislatif dari partai di luar Golkar.

JK, demikian disapa, sama sekali tidak keberatan dan menganggap hal tersebut sebagai hak yang tak dapat dipungkiri. Ini juga menandakan bahwa kader Golkar bisa menjadi tokoh nasional lintas partai yang dihormati.

"Ada dua hak manusia yang tidak bisa dilarang, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hak itulah yang mereka pakai," kata JK dalam acara workshop Golkar Sulsel di Makassar, Minggu (9/3).


Namun JK mengkritisi cara-cara caleg untuk memenangi pemilihan legislatif 9 April mendatang. Menurutnya, hampir semua caleg menggunakan cara-cara yang serupa, yaitu membuat baligho, memasang gambar di tempat-tempat umum dan membagikan kartu nama. Dalam hitungan JK, dalam satu daerah pemilihan rata-rata ditemukan 1600 foto-foto caleg bertebaran. Untuk itu, cara-cara tersebut dinilainya kurang efektif karena masyarakat akan kesulitan mengingat satu persatu foto-foto kampanye tersebut.

"Untuk menang dalam pemilu kebanyakan menggunakan cara yang sama, buat baligho, pasang gambar dan bagi kartu nama. Hitungan saya, dalam satu dapil ada 1600 foto, bagaimana rakyat bisa ingat dan memilihnya," tegas JK yang disambut tepuk tangan perserta.

Berdiri di hadapan ribuan kader partai Golkar, JK terlihat gagah dan berwibawa seakan membius semua yang hadir. JK mengatakan pada para kader bahwa keterpilihan dapat dicapai jika masyarakat mengenal dengan baik dan menyukai sosok yang mecalonkan diri. Untuk dikenal dan disukai perlu turun langsung, dan banyak menemui masyarakat.

"Kenapa bisa Jokowi dikenal banyak orang, bahkan sampai mengalahkan survei saya dengan ical. Itu karena dia banyak ketemu orang. Intinya perbanyak bertemu orang," ucap JK dihadapan para kader sekaligus Ketua DPD Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Ketua DPP Golkar Abu Rizal Bakri.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya