Berita

Aleksandr Lukashevich/net

Global

Serangan Balik, Rusia Beberkan Daftar Dosa Internasional Amerika Serikat

JUMAT, 07 MARET 2014 | 17:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pada Rabu (5/3), Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mempublikasikan 10 klaim palsu Presiden Rusia, Vladimir Putin, terkait Ukraina. Hal tersebut dipublikasikan di situs resmi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dengan judul "President Putin's Fiction: 10 False Claims About Ukraine".

Menanggapi "10 klaim palsu Putin" tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menerapkan standar ganda.

"Departemen luar negeri Amerika Serikat tengah mencoba bermain pada interpretasi satu sisi tanpa malu-malu atas kejadian (di Ukraina)," kata juru bicara kementerian, Aleksandr Lukashevich, pada Kamis waktu setempat (6/3).


Ia menuding balik Amerika Serikat memiliki peran dalam krisis yang terjadi di negara bekas Uni Soviet tersebut.

"Tentunya, Washington tidak bisa mengakui bahwa mereka menjaga protes, mendorong kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan sah, dan dengan demikian membuka jalan bagi mereka yang sekarang berpura-pura menjadi kekuatan yang sah di Kiev," lanjutnya.

Namun ia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan merespons tudingan Amerika Serikat itu, yang disebut Rusia sebagai propaganda level rendah.

"Kami akan hanya mengatakan lagi bahwa kami berhadapan dengan arogansi yang tidak dapat diterima dan berpura-pura memiliki monopoli atas kebenaran," tutur Lukashevich dalam pernyataannya di situs Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dilansir Russia Today.

Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak moral untuk mengajari tentang pengamatan hukum internasional dan penghormatan kedaulatan negara-negara lain. Ia bahkan membeberkan tindakan Amerika Serikat yang juga pernah melakukan invasi di sejumlah negara.

"Bagaimana dengan pengeboman di bekas Yugoslavia atau invasi Irak dengan penyebab yang dibuat-buat?" tuturnya.

Rusia membeberkan Perang Vietnam yang merenggut nyawa dua juta warga sipil, belum lagi benar-benar menghancurkan lingkungan. Dengan dalih membangun keamanan bagi warga Amerika yang hanya kebetulan berada di daerah konflik, Amerika Serikat menginvasi Lebanon pada 1958 dan Republik Dominika pada 1965, memberikan serangan kecil di Grenada tahun 1983, mengebom Libya tahun 1986 dan menduduki Panama tiga tahun kemudian.

Ia menyebut bahwa keterlibatan Rusia dalam konflik dilakukan untuk melindungi Ukraina, dan khususnya penduduk Krimea.

"Mereka (Amerika Serikat) berani menyalahkan Rusia atas agresi bersenjata ketika berdiri untuk rekan-rekannya yang mayoritas terdiri dari penduduk Krimea," tandas Lukashevich. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya