Berita

kapal rusia

Dunia

Penempatan Pasukan Rusia di Ukraina Sesuai Perjanjian

RABU, 05 MARET 2014 | 14:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemberitaan sejumlah media barat yang memojokkan Rusia terutama terkait keputusan Presiden Valdimir Putin untuk mengerahkan pasukan ke wilayah Ukraina dinilai telah mengabaikan fakta-fakta sejarah mengenai hubungan kedua negara bekas Uni Soviet tersebut.

Pasalnya, pasukan Rusia bukan baru kali ini menempati wilayah Ukraina, melainkan sudah sejak lebih dari satu dekade lalu. Penempatan pasukan Rusia di Ukraina dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua negara.

Perwakilan Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin pada Selasa (4/3) mengingatkan kembali bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Rusia dan Ukraina memperbolehkan Rusia untuk menempatkan hingga 25 ribu pasukannya di wilayah Ukraina. Ia bahkan menyebut bahwa faka-fakta itu yang jarang dikutip bahkan diabaikan oleh media-media Amerika Serikat dan Inggris dalam memberitakan hal tersebut.


Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menggarisbawahi bahwa pengerahan pasukannya ke Ukraina merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua negara.

"Benar-benar melaksanakan perjanjian yang menetapkan kehadiran armada Rusia di Ukraina, serta mengikuti sikap dan klaim yang datang dari otoritas yang sah di Ukraina, dalam hal ini otoritas yang sah dari Republik Otonomi Krimea juga," jelasnya.

Lebih lanjut, media Rusia, Russia Today pada Rabu (5/2) melansir sejumlah perjanjian dan fakta terkait penempatan pasukan Rusia di Ukraina yang sudah sesuai dengan perjanjian kedua negara dan jarang disebut dalam pemberitaan media barat.

Permasalahan Rusia dan Ukraina bermula sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sejak saat itu, kedua negara bersengketa atas Armada kapal di Laut Hitam.

Namun persengketaan tersebut menemui titik terang setelah kedua negara membuat kesepakatan dan menandatangani tiga perjanjian terkait nasib Armada Laut Hitam pada tahun 1997. Perjanjian tersebut baru diratifikasi oleh parlemen kedua negara pada tahun 1999.

Dari perjanjian tersebut, Rusia mendapatkan 81.7 persen armada kapal setelah membayar kompensasi kepada pemerintah Ukraina sebesar US$526.5 juta.

Secara rutin setiap tahunnya, Rusia juga memberikan kompensasi sebesar $97.75 juta kepada Ukriana untuk hak penggunaan air, sumber frekuensi radio, serta dampak lingkungan yang disebabkan oleh operasi Armada Laut Hitam yang dilakukan Rusia.

Dalam perjanjian awal, Rusia dapat menggunakan Armada Laut Hitam di Krimea hingga tahun 2017 mendatang. Namun perjanjian tersebut kemudian diperpanjang untuk jangka waktu 25 tahun berikutnya.

Selain itu, kesepakatan tahun 1997 juga mengijinkan angkatan laut Rusia untuk memiliki hingga 25 ribu pasukan, 24 sistem artileri dengan kaliber yang lebih kecil dari 100 mm, 132 kendaraan lapis baja, dan 22 pesawa militer di wilayah Ukraina.

Berdasarkan fakta sejarah itulah, Presiden Rusia Vladimir Putin pada minggu lalu memberikan usulan yang kemudian diterima oleh Dewan Federasi Rusia terkait pengiriman pasukan ke Ukraina yang ditujukan untuk menjamin perdamaian serta ketertian wilayah hingga situsuasi sosio-politik di Ukraina kembali dalam keadaan stabil. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya