Berita

kapal rusia

Global

Penempatan Pasukan Rusia di Ukraina Sesuai Perjanjian

RABU, 05 MARET 2014 | 14:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemberitaan sejumlah media barat yang memojokkan Rusia terutama terkait keputusan Presiden Valdimir Putin untuk mengerahkan pasukan ke wilayah Ukraina dinilai telah mengabaikan fakta-fakta sejarah mengenai hubungan kedua negara bekas Uni Soviet tersebut.

Pasalnya, pasukan Rusia bukan baru kali ini menempati wilayah Ukraina, melainkan sudah sejak lebih dari satu dekade lalu. Penempatan pasukan Rusia di Ukraina dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua negara.

Perwakilan Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin pada Selasa (4/3) mengingatkan kembali bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Rusia dan Ukraina memperbolehkan Rusia untuk menempatkan hingga 25 ribu pasukannya di wilayah Ukraina. Ia bahkan menyebut bahwa faka-fakta itu yang jarang dikutip bahkan diabaikan oleh media-media Amerika Serikat dan Inggris dalam memberitakan hal tersebut.


Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menggarisbawahi bahwa pengerahan pasukannya ke Ukraina merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua negara.

"Benar-benar melaksanakan perjanjian yang menetapkan kehadiran armada Rusia di Ukraina, serta mengikuti sikap dan klaim yang datang dari otoritas yang sah di Ukraina, dalam hal ini otoritas yang sah dari Republik Otonomi Krimea juga," jelasnya.

Lebih lanjut, media Rusia, Russia Today pada Rabu (5/2) melansir sejumlah perjanjian dan fakta terkait penempatan pasukan Rusia di Ukraina yang sudah sesuai dengan perjanjian kedua negara dan jarang disebut dalam pemberitaan media barat.

Permasalahan Rusia dan Ukraina bermula sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sejak saat itu, kedua negara bersengketa atas Armada kapal di Laut Hitam.

Namun persengketaan tersebut menemui titik terang setelah kedua negara membuat kesepakatan dan menandatangani tiga perjanjian terkait nasib Armada Laut Hitam pada tahun 1997. Perjanjian tersebut baru diratifikasi oleh parlemen kedua negara pada tahun 1999.

Dari perjanjian tersebut, Rusia mendapatkan 81.7 persen armada kapal setelah membayar kompensasi kepada pemerintah Ukraina sebesar US$526.5 juta.

Secara rutin setiap tahunnya, Rusia juga memberikan kompensasi sebesar $97.75 juta kepada Ukriana untuk hak penggunaan air, sumber frekuensi radio, serta dampak lingkungan yang disebabkan oleh operasi Armada Laut Hitam yang dilakukan Rusia.

Dalam perjanjian awal, Rusia dapat menggunakan Armada Laut Hitam di Krimea hingga tahun 2017 mendatang. Namun perjanjian tersebut kemudian diperpanjang untuk jangka waktu 25 tahun berikutnya.

Selain itu, kesepakatan tahun 1997 juga mengijinkan angkatan laut Rusia untuk memiliki hingga 25 ribu pasukan, 24 sistem artileri dengan kaliber yang lebih kecil dari 100 mm, 132 kendaraan lapis baja, dan 22 pesawa militer di wilayah Ukraina.

Berdasarkan fakta sejarah itulah, Presiden Rusia Vladimir Putin pada minggu lalu memberikan usulan yang kemudian diterima oleh Dewan Federasi Rusia terkait pengiriman pasukan ke Ukraina yang ditujukan untuk menjamin perdamaian serta ketertian wilayah hingga situsuasi sosio-politik di Ukraina kembali dalam keadaan stabil. [zul]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya