Pemerintah melarang NGO internasional Medecins Sans Frontieres atau Doctors Without Borders beroperasi di Myanmar. MSF dianggap memberikan laporan yang tidak berimbang mengenai keadaan kelompok Muslim Rohingya di negara itu.
Tetapi kalangan NGO menilai pelarangan itu memperlihatkan ketakutan pemerintah menghadapi tekanan kelompok ekstremis dan fundamentalis Rakhine.
"Ini sungguh mengejutkan. Terutama bahwa pemerintah terlihat tunduk menghadapi permintaan protestan (kelompok nasionalis Rakhine)," ujar pendiri Arakan Project, Chris Lewa, seperti dikutip CNN.
Arakan Project merupakan salah satu organisasi yang ikut mendampingi kaum Muslim Rohingya yang mengalami penindasan di Myanmar. Disebutkan bahwa puluhan ribu orang Rohingya telah terusir dari Myanmar.
Lewa khawatir keputusan pemerintah melarang MSF menjadi semacam angin segar bagi kelompok ekstremis Rakhine. Bukan tidak mungkin, setelah MSF pemerintah akan melarang aktivitas NGO lain yang membantu kaum Muslim Rohingya.
Pekan lalu, NGO Mercy Malaysia menarik stafnya dari Rakhine karena ketegangan yang semakin meningkat di kawasan itu.
Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 suku yang hidup di negara itu. Diperkirakan jumlah warga Rohingya antara 800 ribu hingga 1 juta jiwa.
[dem]
