Berita

Global

Negara G8 Kecam Tindakan Rusia, Langgar Kedaulatan Ukraina

SENIN, 03 MARET 2014 | 12:50 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Para pemimpin negara kekuatan industri dunia yang tergabung dalam G8 mengutuk tindakan Rusia karena telah melanggar kedaulatan Ukraina. G8 merupakan kelompok negara-negara industri, di mana Rusia salah satu anggotanya.

Dengan secara simbolis menyebut dirinya "G7" (tanpa Rusia), para pemimpin negara tersebut menduing tindakan Rusia tidak sesuai dengan G8. Karena itu, mereka tidak akan hadir dalam pembicaraan persiapan G8 Summit yang akan digelar di Sochi Rusia pada Juni tahun ini.

Pernyatan tersebut ditandatangani pemimpin Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat yang dirilis Gedung Putih, markas Presiden AS, seperti dilansir AFP.


Dalam pernyataan itu disebutkan, mereka bergabung untuk bersama-sama mengutuk Rusia atas pelanggaran terhadap kedaulatan serta integritas di Ukraina yang berlawanan dengan kewajiban Rusia di bawah Piagam PBB dan perjanjian dengan Ukraina pada tahun 1997.

"Kami meminta Rusia untuk mengalamatkan setiap kepentingan keamanan dan hak asasi yang berkaitan dengan Ukraina melalui negosiasi langsung, dan/atau melalui observasi internasional atau mediasi di bawah perlindungan PBB atau Organisasi untu Keamanan dan Kerjasama di Eropa," tegas mereka.

Pernyataan tersebut meminta semua pihak untuk berperilaku dengan semaksimal mungkin untuk menahan diri dan bertanggung jawab demi mengurangi ketegangan.

Para pemimpin juga mengatakan bahwa tindakan Rusia mengirimkan pasukan ke Krimea melanggar prinsip-prinsip operasi kelompok G7 dan G8.

"Dengan demikian, kami telah memutuskan untuk sementara waktu menangguhkan partisipasi kami dalam kegiatan yang berkaitan dengan persiapan jadwal G8 Summit di Sochi pada Juni, hingga lingkungan kembali (dalam keadaan) di mana G8 bisa membuat diskusi bermakna," kata mereka dalam pernyataan tersebut.

"Kami bersatu dalam mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, dan haknya untuk memilih masa depannya sendiri."

Pernyataan juga menunjukkan dukungan bagi pemerintah sementara Ukraina dalam upayanya menegosiasikan kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF) untuk mencegah krisis ekonomi.

Sekalipun Rusia telah menjadi anggota penuh G8 sejak tahun 1997, namun pengelompokan "G7" masih kerap berlanjut ketika menggelar diskusi terbatas terkait masalah ekonomi dan keuangan. [zul]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya