Berita

foto: net

Global

Analis: Konflik Ukraina Tidak Mengarah ke Perang Dunia III

SENIN, 03 MARET 2014 | 11:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Rusia telah memberikan izin kepada Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan pasukannya di wilayah Ukraina. Izin yang dikeluarkan pada Sabtu lalu (1/2) membuat konflik Ukraina menjadi lebih rumit.

Konflik yang bermula dari gerakan massa di ibukota Kiev pada November tahun lalu itu dipicu kebijakan Presiden Ukraina terguling, Victor Yanukovych, yang memilih menarik diri dari kesepakatan dengan Uni Eropa untuk mempererat hubungan bilateral dengan Rusia.

Sejak itu, Ukraina menjadi wilayah konflik atas kepentingan Rusia dan Uni Eropa. Konflik tersebut berlanjut hingga saat ini, dan bahkan media Rusia, The Moscow Times, menyebut konflik tersebut memberi peringatan akan ancaman Perang Dunia Ketiga.


Setelah Yanukovych lengser dari kursi presiden pertengahan Februari lalu, Ukraina saat ini dipimpin oleh pemerintahan sementara, dengan Olexander Turchynov menjabat sebagai presidennya.

Sejak saat itu, Rusia telah berulang kali menunjukkan perhatiannya atas keamanan di wilayah Krimea dan menyebut bahwa masyarakatnya menghadapi masalah diskriminasi dan potensi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah yang baru. Krimea adalah republik otonomi di bawah Ukraina yang sebagian penduduknya adalah etnis Rusia atau etnis Ukraina yang menggunakan bahasa Rusia (native).

Perhatian Rusia kemudian dilanjutkan dengan upaya yang dilakukan Putin untuk mendapatkan izin parlemen atas keterlibatan pasukan di Ukraina dan menggunakan pangkalan laut Rusia yang berada di Laut Hitam, Ukraina Selatan. Hal tersebut dilakukan Putin sehari setelah Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengeluarkan peringatan keras kepada Rusia bahwa ada harga yang harus dibayar bila intervensi militer dilakukan di Ukraina.

"Amerika Serikat akan berdiri dengan komunitas internasional untuk menegaskan bahwa akan ada biaya untuk intervensi militer di Ukraina," kata Obama.

Jurubicara Dewan Federasi (parlemen) Rusia, Valentina Matviyenko, mengklaim bahwa Rusia telah memiliki 150 ribu pasukan yang berjaga ketat di perbatasan Ukraina dan pasukan dengan jumlah terbatas dapat digunakan sebagai tambahan di pangkalan Laut Hitam.

Sekalipun perkembangan masalah tersebut saat ini telah menyulut potensi konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh NATO, namun ilmuwan politik Rusia, Gleb Pavlovsky, menyebut masalah tersebut tampaknya tidak akan meluas menjadi perang.

"Sejauh ini konflik beku," kata Pavlovsky, dikutip dari media yang sama.

Analis politik lainnya, Stanislav Belkovsky menyebut bahwa potensi konflik bersenjata itu ada, tapi hal tersebut tidak akan menguntungkan Rusia.

"Itu akan mengarah pada keruntuhan Federasi Rusia karena Rusia tidak akan bertahan persaingan militer langsung apapun dengan NATO," jelasnya.

Untuk membahas masalah tersebut, pada akhir pekan kemarin Putin mendiskusikannya dengan sejumlah pemimpin negara melalui sambungan telepon. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menjadi salah satu pemimpin negara yang ditelepon dan diajak berdiskusi oleh Putin.

Selain Obama, Putin juga berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy, Presiden Prancis Francois Hollande, Perdana Menteri Inggris David Cameron, Kaselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden Finlandia Sauli NiinistЪ.

Sementara itu menanggapi sikap Rusia, Ukraina merespons dengan mobilisasi pasukannya dan mengerahkan pasukan cadangan. Presiden sementara Ukraina, Olexander Turchynov, pada Sabtu malam (1/2) juga telah menetapkan pasukan Ukraina dalam status siaga tempur.

Secara terpisah, pada Sabtu, Ukraina melalui Menteri Luar Negeri Sergei Deshchiritsya telah meminta NATO untuk mempertimbangkan penggunaan seluruh kemungkinan yang ada untuk melindungi integritas dan kedaulatan wilayah, masyarakat, serta fasilitas nuklir di Ukraina.

Namun analis Pavlovsky menyebut bahwa tidak ada mobilisasi pasukan Ukraina, karena pemerintah Ukraina saat ini tidak memiliki otoritas yang cukup untuk melakukan mobilisasi. Pavlovsky juga meluruskan bahwa Rusia tidak menyebarkan pasukannya ke Ukraina, melainkan menggunakan pasukannya yang telah terlebih dahulu berada di Ukraina.  [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya