Berita

POLING

Resmi, Sangat Tidak Mungkin Partai Demokrat Duduk di Tiga Besar

SENIN, 03 MARET 2014 | 09:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kurang dari dua bulan lagi Pemilu Legislatif 2014 segera digelar. Gambaran tentang peringkat partai politik yang akan menjadi juara, papan tengah atau bahkan juru kunci, mulai ramai diperbincangkan masyarakat di tengah antusiasme yang merosot terhadap politik.

Yang paling apes adalah partai yang sampai detik ini masih terus disorot karena korupsinya. Bukannya membersihkan diri di masa mendekati pemilu, eh malah ada partai yang kadernya justru terseret penyidikan perkara korupsi di waktu mendekati pemilu.

Terus terang saja bukan hanya Partai Demokrat, tetapi hampir semua partai yang akan berlaga di Pemilu nasional nanti (12 parpol) masih diselimuti kabut korupsi yang pekat. Sebut saja Partai Golkar yang beberapa petingginya diduga terlibat dengan korupsi di Provinsi Banten dan proyek lainnya, atau Partai Bulan Bintang yang ketua umumnya, MS Kaban, terjerembab lagi dalam penyidikan perkara korupsi proyek SKRT setelah tertangkapnya Anggoro Widjojo di China oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  


Tapi kenapa Partai Demokrat-lah yang merasa paling jadi bulan-bulanan pemberitaan korupsi? Sampai-sampai Presiden SBY yang juga ketua umumnya menuding media massa tidak fair ketika memberitakan kasus korupsi di Demokrat.  

Itulah risikonya partai besar dan berkuasa. Semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerpanya. SBY jangan lupa kalau dirinya bersama Demokrat paling hebat dalam kampanye anti korupsi jelang Pemilu 2009 lalu. Sampai sekarang publik masih ingat betul slogan "Katakan Tidak Pada Korupsi" yang jadi andalan Demokrat dan sempat membahana di telinga masyarakat lewat iklan politik di media televisi (sebelum banyak skandal terungkap).

Tapi apalah artinya slogan tanpa kenyataan. Badai yang diprediksi akan cepat berlalu, ternyata masih melanda dan berputar-putar di sekitar Demokrat. di waktu yang makin dekat ke pemilu, Demokrat kembali mendapat cobaan berat ketika kasus SKK Migas terungkap dan menyeret dua politisinya, Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto. Mereka telah bersaksi di pengadilan. Sayangnya, penyangkalan mereka dalam perkara tersebut mendapat respons penuh keraguan dari hakim di ruang sidang dan masyarakat yang menyaksikan.

Ditambah lagi, Sekjen DPP Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (putra bungsu presiden), ikut-ikutan masuk dalam pusaran kasus korupsi. Namanya terus diberitakan sejak ia disebut menerima 200 ribu dolar AS dari hasil korupsi Muhammad Nazaruddin. Hal itu sudah dibantahnya lewat rilis kepada wartawan.

Target Partai Demokrat meraih suara hingga 15 persen atau bercokol di tiga besar dalam Pemilu 2014 mendatang, dikritik terlalu muluk meski berkali-kali SBY "turun gunung" mengambil alih kemudi partai dan memotivasi para kadernya. Mungkin cuma Ruhut Sitompul seorang diri yang masih kukuh yakin bahwa Demokrat akan tetap bertengger di posisi juara pemilu.

Sejak Sabtu 15 Februari, Rakyat Merdeka Online membuka poling yang pertanyannya "Badai yang menerjang Partai Demokrat belum berlalu. Pencegahan oleh KPK kepada Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto dalam kasus SKK Migas, memperkuat kesan bahwa janji anti-korupsi hanya akal-akalan pencitraan. Melihat situasi Demokrat yang demikian, menurut Anda mungkinkah Demokrat bercokol di tiga besar dalam hasil Pemilu Legislatif 2014?"

Sampai ditutup hari ini (Senin, 3/3) demikian hasil persentase terakhir dari pembaca yang sudah menyatakan pilihannya.

Mereka yang menjawab Mungkin 8.2 persen,  yang menjawab Sangat Mungkin 8.7 persen, yang menjawab Tidak Mungkin 27.3 persen, sedangkan yang memilih jawaban Sangat Tidak Mungkin lebih dari separuh yaitu 55.8 persen.

Poling ini tidak memenuhi kaidah akademis sehingga tidak mencerminkan sikap rakyat Indonesia secara umum. Poling ini juga tidak bertujuan untuk menghancurkan citra partai tertentu, dan tentu saja redaksi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghargai apapun hasil pemilu 2014.  [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya