Berita

POLING

Resmi, Sangat Tidak Mungkin Partai Demokrat Duduk di Tiga Besar

SENIN, 03 MARET 2014 | 09:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kurang dari dua bulan lagi Pemilu Legislatif 2014 segera digelar. Gambaran tentang peringkat partai politik yang akan menjadi juara, papan tengah atau bahkan juru kunci, mulai ramai diperbincangkan masyarakat di tengah antusiasme yang merosot terhadap politik.

Yang paling apes adalah partai yang sampai detik ini masih terus disorot karena korupsinya. Bukannya membersihkan diri di masa mendekati pemilu, eh malah ada partai yang kadernya justru terseret penyidikan perkara korupsi di waktu mendekati pemilu.

Terus terang saja bukan hanya Partai Demokrat, tetapi hampir semua partai yang akan berlaga di Pemilu nasional nanti (12 parpol) masih diselimuti kabut korupsi yang pekat. Sebut saja Partai Golkar yang beberapa petingginya diduga terlibat dengan korupsi di Provinsi Banten dan proyek lainnya, atau Partai Bulan Bintang yang ketua umumnya, MS Kaban, terjerembab lagi dalam penyidikan perkara korupsi proyek SKRT setelah tertangkapnya Anggoro Widjojo di China oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  


Tapi kenapa Partai Demokrat-lah yang merasa paling jadi bulan-bulanan pemberitaan korupsi? Sampai-sampai Presiden SBY yang juga ketua umumnya menuding media massa tidak fair ketika memberitakan kasus korupsi di Demokrat.  

Itulah risikonya partai besar dan berkuasa. Semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerpanya. SBY jangan lupa kalau dirinya bersama Demokrat paling hebat dalam kampanye anti korupsi jelang Pemilu 2009 lalu. Sampai sekarang publik masih ingat betul slogan "Katakan Tidak Pada Korupsi" yang jadi andalan Demokrat dan sempat membahana di telinga masyarakat lewat iklan politik di media televisi (sebelum banyak skandal terungkap).

Tapi apalah artinya slogan tanpa kenyataan. Badai yang diprediksi akan cepat berlalu, ternyata masih melanda dan berputar-putar di sekitar Demokrat. di waktu yang makin dekat ke pemilu, Demokrat kembali mendapat cobaan berat ketika kasus SKK Migas terungkap dan menyeret dua politisinya, Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto. Mereka telah bersaksi di pengadilan. Sayangnya, penyangkalan mereka dalam perkara tersebut mendapat respons penuh keraguan dari hakim di ruang sidang dan masyarakat yang menyaksikan.

Ditambah lagi, Sekjen DPP Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (putra bungsu presiden), ikut-ikutan masuk dalam pusaran kasus korupsi. Namanya terus diberitakan sejak ia disebut menerima 200 ribu dolar AS dari hasil korupsi Muhammad Nazaruddin. Hal itu sudah dibantahnya lewat rilis kepada wartawan.

Target Partai Demokrat meraih suara hingga 15 persen atau bercokol di tiga besar dalam Pemilu 2014 mendatang, dikritik terlalu muluk meski berkali-kali SBY "turun gunung" mengambil alih kemudi partai dan memotivasi para kadernya. Mungkin cuma Ruhut Sitompul seorang diri yang masih kukuh yakin bahwa Demokrat akan tetap bertengger di posisi juara pemilu.

Sejak Sabtu 15 Februari, Rakyat Merdeka Online membuka poling yang pertanyannya "Badai yang menerjang Partai Demokrat belum berlalu. Pencegahan oleh KPK kepada Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto dalam kasus SKK Migas, memperkuat kesan bahwa janji anti-korupsi hanya akal-akalan pencitraan. Melihat situasi Demokrat yang demikian, menurut Anda mungkinkah Demokrat bercokol di tiga besar dalam hasil Pemilu Legislatif 2014?"

Sampai ditutup hari ini (Senin, 3/3) demikian hasil persentase terakhir dari pembaca yang sudah menyatakan pilihannya.

Mereka yang menjawab Mungkin 8.2 persen,  yang menjawab Sangat Mungkin 8.7 persen, yang menjawab Tidak Mungkin 27.3 persen, sedangkan yang memilih jawaban Sangat Tidak Mungkin lebih dari separuh yaitu 55.8 persen.

Poling ini tidak memenuhi kaidah akademis sehingga tidak mencerminkan sikap rakyat Indonesia secara umum. Poling ini juga tidak bertujuan untuk menghancurkan citra partai tertentu, dan tentu saja redaksi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghargai apapun hasil pemilu 2014.  [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya