Berita

ilustrasi/net

Gawat, Peserta Konvensi Demokrat Sebut BLSM Kebijakan Salah Kaprah

MINGGU, 02 MARET 2014 | 19:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Langsung Tunai dan program-program sejenisnya tidak efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peserta Konvensi Partai Demokrat Ali Masykur Musa menyebut program-program tersebut sebagai kebijakan salah kaprah.

"BLSM dan raskin yang diberikan kepada masyarakat membuat masyarakat menggantungkan hidup kepada pemberian. Bantuan hanya bersifat sementara dan tidak memberdayakan kemampuan masyarakat," ujar dia saat Debat Bernegara Konvensi Partai Demokrat di Bogor, Minggu (2/3).

Cak Ali, demikian Ali Masykur Musa disapa, menyarankan agar program-program padat karya yang pro rakyat seperti PNPM harus diperbanyak sehingga masyarakat miskin bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya dengan membuat program-program padat karya di bidang perbaikan infrastruktur, perawatan lingkungan, sehingga mampu membuka peluang kerja untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi.


"Semisal masyarakat kita libatkan dalam pembangunan lingkungan mereka dan digaji oleh negara sehingga mereka menjadi mandiri," ungkap Cak Ali.

Sembari kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi, Cak Ali menginginkan agar akses kesehatan dan pendidikan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, tanpa pandang bulu.

"Tidak ada artinya jika ekonomi kita berkembang dengan baik jika tidak dibarengi dengan terbukanya akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dan, tentunya terjangkau oleh seluruh masyarakat. Karena kunci pembangunan manusia terletak pada sehatnya akal, jiwa, dan raga," tandas Capres yang mengusung visi Indonesia Adil, Makmur, berMartabat ini.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya