Rizal Ramli Presiden, Kesepakatan Pasar Bebas Asia Tenggara Direvisi

Indonesia harus berani mengambil langkah melakukan negosiasi ulang kerjasama pasar bebas negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN Economic Community (AEC). Langkah ini harus dilakukan agar Indonesia dengan 230 juta penduduk tidak menjadi pasar empuk produk dan jasa negara-negara ASEAN.

"Saya jadi presiden, akan saya revisi butir-butir AEC. Dalam beberapa sektor kita kuat tapi secara umum kita belum siap bersaing. Ada banyak sektor yang masih lemah sehingga bila mengikuti kesepakatan AEC, kita akan terpukul," ujar Calon Presiden Konvensi Rakyat, DR. Rizal Ramli dalam seminar bertajuk "Peran Masyarakat dan Mahasiswa dalam Menghadapi Asean Economy Community 2015" di Aula Kampus Baru SetiaBudi UNPAS Bandung, Sabtu (1/2).

Dicontohkan ekonom senior Indonesia ini, tekstil dan produk tekstil Indonesia unggul untuk kawasan ASEAN. Begitu juga dengan minyak kelapa sawit atau crude palm oil dan kakao. Untuk sektor-sektor unggulan semacam ini Indonesia tidak masalah dibuka sebebas-bebasnya.

Tapi untuk makro ekonomi sebaiknya jangan dilakukan dulu. Bank-bank kita yang sepintas seperti kuat, ternyata meraih untung besar karena tingginya spread antara cost of money dengan suku bunga kredit. Jika sektor keuangan dibebaskan, bisa dipastikan akan banyak menimbulkan masalah.

"Untuk hal-hal yang prinsipil menyangkut  financial jangan gegabah dulu. Saya kira tidak bagus bila kita serahkan pengaturan keuangan, moneter, dan anggaran ke pihak lain. Kalau diserahkan ke pihak lain,  maka negara tidak punya kekuatan dan kekuasaan lagi mengatur ekonomi negaranya secara mandiri," papar Menko Perekonomian era Pemerintahan Gus Dur itu.

Menurut dia sebagai negara berkembang, Indonesia bukan hanya memerlukan pasar bebas tapi juga pasar yang fair (adil). Untuk sektor-sektor yang kuat tidak masalah agar dibuka sebebas-bebasnya, namun menyangkut sektor-sektor yang lemah negara harus memberikan proteksi.

"Inilah yang dilakukan Amerika Serikat. Menyangkut sektor yang lemah mereka tidak mau bebas-bebasan. Contohnya untuk tekstil dan tenaga kerja. Karena lemah, mereka tidak membuka agar dibebas-bebaskan, tapi memberikan perlindungan," demikian penasihat ahli ekonomi PBB ini.[zul]