Berita

DPR Didesak Segera Sahkan RUU PRT

SABTU, 01 MARET 2014 | 01:54 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan meratifikasi Konvensi ILO tentang Domestic Worker(TKW).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan tidak adanya UU PRT dan belum diratifikasinya Konvensi ILO No 189 tentang TKW menyebabkan minimnya perlindungan terhadap PRT dan TKW.

"Sahkan RUU PRT dan ratifikasi konvensi ILO No 189 sebelum Juni 2014 ini," ujar Said Iqbal melalui pesan elektroniknya kepada redaksi (Jumat, 28/2).


Dia menegaskan selain menyebabkan minimnya perlindungan, tidak adanya UU PRT dan belum diratifikasinya Konvensi ILO No 189 menyebabkan ketidakjelasan pengaturan hak dan kewajiban bagi PRT dan TKW. Akibatnya para PRT dan TKW rentan dieksploitasi, disiksa dan disekap.

Lebih lanjut dikatakan Said Iqbal, pihaknya mengutuk keras dan meminta pemerintah bertanggung jawab atas meninggalnya PRT korban penyekapan di Medan dan penyekapan PRT di Bogor.

"Sampai harus menunggu berapa orang PRT lagi meninggal dunia untuk dapat membuka mata dan telinga pemerintah dan DPR agar mereka segera mengesahkan RUU dan meratifikasi Konvensi ILO tersebut," keluh Said Iqbal.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya