Berita

sby/net

Nusantara

Keppres Penelitian Situs Situs Gunung Padang Segera Diterbitkan

SBY: Negara Memiliki Kewajiban Tuntaskan Penelitian Ini
SELASA, 25 FEBRUARI 2014 | 21:20 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperjelas organisasi pemugaran situs Cagar Budaya Megalitikum Gunung Padang.

Demikian disampaikan SBY saat meninjau langsung kondisi situs yang berlokasi di Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa siang (25/2).

"Negara memiliki kewajiban untuk menuntaskan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan pemugaran," kata SBY.


Keppres dan Perpres tersebut juga mengatur penetapan area penelitian, pembagian tugas dan tanggung jawab anggaran, serta logistik yang diperlukan.

"Ini harus kita tuangkan dalam Keputusan dan Peraturan Presiden yang tentu juga memberikan peran, wewenang, dan tanggung jawab kepada Pemda Jabar untuk juga berkontribusi sehingga penelitian akan dilaksanakan secara paripurna," ujar Kepala Negara.

Terhadap prakarsa, niat baik, dan kerja keras yang dilakukan Tim Terpadu Riset Mandiri (TPRM) Situs Megalith Gunung Padang selama ini, SBY atas nama negara, pemerintah, dan pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

"Yang dilakukan tim tersebut semata ingin menemukan kebenaran sejarah. Dan mungkin akan melengkapi sejarah Indonesia, bahkan sejarah dunia," terang SBY yang didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Menurutnya, penggalian situs Gunung Padang akan menjadi ikon sejarah warisan dan wisata, sekaligus menghormati leluhur. "Kita tentu memohon perlindungan dan bimbingan Allah SWT. Kita lakukan kerja keras dan ikhtiar agar niat baik kita ini berhasil dengan baik," ungkap SBY.

SBY juga berharap penelitian ini nanti akan bisa memugar kembali menjadi original site, dan temuan-temuan yang mungkin bisa lebih melengkapi lagi, seperti kisah pemugaran Candi Borobudur. Terkait hal tersebut, SBY meminta menteri terkait, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Cianjur, jajaran kepolisian dan TNI, serta tim peneliti untuk duduk bersama sehingga bisa menetapkan rencana aksi yang definitif dan akan dituangkan dalam satu kebijakan nasional yang dijalani bersama.

Sebelum mencapai Situs Megalitik Gunung Padang, Presiden SBY dan Ibu Ani serta rombongan terlebih dahulu melakukan pergangan otot. Situs berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut (mdpl). Untuk menuju ke puncak, terdapat undak-undakan atau tangga dari batu.

Dari hasil penelitian Tim TPRM, Situs Gunung Padang berusia lebih dari 10 ribu tahun sebelum masehi. Luas kompleks bangunan kurang lebih 900 m2 dan berada di areal seluas 3 hektar. Hal ini menjadikan situs Gunung Padang merupakan situs pundek berundak terbesar di Asia Tenggara.

Seperti dilansir dari situs resmi presidenri.go.id, turut dalam rombongan pendakian ke Gunung Padang ini, antara lain Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhub EE. Mangindaan, Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, dan Staf Khusus Presiden bidang Bencana Alam dan Bantuan Sosial Andi Arief. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya