Rapat konsultasi antara segelintir warga, pengelola dan pengurus Perhimpunan Rumah Susun (PPRS) ITC Roxy, Mangga Dua dan Graha Cempaka Mas (GCM) ilegal di DPR diwarnai aksi walk out.
Aksi walk out dalam rapat yang berlangsung siang hingga sore tadi (Selasa, 25/2), dilakukan warga bersama pengurus PPRS dari ketiga rusun yang sah dan diakui pemerintah. Pemicunya karena Ketua DPR Marzuki Alie dianggap tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjawab tuduhan bertubi-tubi yang dilontarkan pihak PPRS ilegal.
Rapat yang digelar Ruang Paripurna Gedung Nusantara II tersebut dihadiri utusan Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Pajak, REI, Polri, Pemprov DKI, PLN, dan PDAM Jaya. Dari PPRS ilegal yang datang dalam rapat antara lain Palmer Situmorang, advokat yang belakangan menjadi tim kuasa hukum presiden dan keluarga SBY.
Pertemuan semula membahas seputar konflik yang terjadi di ketiga rusun terkait kenaikan tarif listrik dan air, service charge dan penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen oleh pengelola (PT Duta Pertiwi) kepada penghuni.
Aksi walk out berlangsung saat Marzuki meminta agar digelar rapat pemilihan pengurus PPRS baru di tiga lokasi yang dimediasi oleh Pemprov DKI dan Kementerian Perumahan Rakyat. Padahal, Erwin Kallo sudah mengingatkan agar sidang menghormati proses hukum di pengadilan.
Pengurus PPRS yang sah dan pengelola rukan/rusun juga kecewa karena selama pertemuan hanya diseberi sedikit kesempatan berbicara. Hal itu dikemukakan penasihat hukum PT Duta Pertiwi, Hokli Lingga.
"’Ini tidak fair, pertemuan sangat timpang. Kami tidak diberi kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan apa yang mereka tuduhkan," ujarnya.
[dem]
