Siapa Presiden Tukang Jalan-jalan, SBY atau Gus Dur?

Ekonom senior DR. Rizal Ramli mengkritik keras besarnya biaya perjalanan dinas Pemerintahan SBY-Boediono. Menurutnya, terjadi peningkatan biaya perjalanan dinas pejabat yang sangat besar tetapi kenaikan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Pada tahun 2004 biaya perjalanan dinas hanya Rp 4 triliun, tahun ini naik lebih dari lima kali lipatnya. Harusnya kenaikan biaya pejalanan dinas sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tapi kesejahteraan rakyat saat ini biasa-biasa saja. Tidak ada perbaikan berarti," ujar dia saat memberi Orasi Ilmiah bertema 'Prospek Ekonomi Indonesia Masa Depan' di Kampus Al Ma'soem, Rancaekek, Bandung (Sabtu, 22/2).

Menurut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini biaya perjalanan dinas sebesar Rp 23 triliun dalam komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa alokasi anggaran perjalanan dinas pejabat lebih besar dibandingkan biaya untuk sektor pertanian yang hanya Rp 15,5 triliun, padahal 40 persen rakyat hidup di sektor ini.

"Dulu Gus Dur disebut presiden tukang jalan-jalan. Pada saat Gus Dur berkuasa biaya perjalanan dinas untuk eksekutif dan legislatif hanya Rp 2,5 triliun. Sekarang biayanya Rp 23 triliun. Siapa sebenarnya yang tukang jalan-jalan?" ucap Rizal Ramli.

Pemimpin ke depan, kata penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ini, harus mengubah politik anggaran yang dijalankan pemerintah saat ini. Biaya sektor pertanian sudah seharusnya lebih besar dibanding biaya perjalanan pejabat. Tanpa APBN yang memihak kepada petani, sudah tentu kita akan sulit mewujudkan kesejahteraan bagi para petani dan pada akhirnya sulit mewujudkan swasembada pangan.

Rizal Ramli yang juga merupakan Calon Presiden paling ideal versi The President Centre (TPC) juga mengkritik politik anggaran yang dijalankan pemerintahan daerah. Sama seperti pemerintah pusat, sebagian besar pemerintah daerah mengalokasikan 70 persen APBD-nya untuk membiayai eksekutif dan DPRD. Dari 420 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, menurut dia, memang ada kepala daerah yang berhasil membangun daerahnya karena menjalankan politik anggaran sebaliknya. Tetapi, jumlah kepala daerah seperti ini kurang dari 30 orang.

"Kita harus ubah politik anggaran seperti ini supaya mayoritas APBD untuk rakyat. Kalau kita ubah, rakyat akan benar-benar merasakan manfaat," pungkas peserta Konvensi Rakyat Capres 2014 yang akrab disapa RR1 ini. [ian]