Berita

ilustrasi/net

Isu Penyadapan Juga Bisa Jadi Modus Balik Badan Elit PDI Perjuangan

JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 | 12:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Ada banyak tafsir di balik isu penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan juga aksi membuntuti Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Tafsir ini bahkan terjadi di internal PDI Perjuangan. Tafsir yang muncul diantaranya, upaya balik badan dari sekelompok orang. Modus operasi ini dinilai benar-benar halus, dan bahkan tidak terbaca oleh pengamat yang suka memandang di permukaan.

Sejak nama Joko Widodo mencuat sebagai capres, politisi PDI Perjuangan terbelah menjadi dua; ada yang masih mendukung Megawati menjadi presiden, dan ada juga yang mendukung Jokowi. Megawati sendiri, yang punya otoritas untuk menentukan capres, belum menyampaikan sikap.


Masing-masing kelompok ini saling serang satu sama lain. Namun karena banyak politisi PDI Perjuangan yang memiliki jam terbang tinggi, pertarungan ini berlangsung smooth. Di permukaan nampak adem, namun di belakang layar saling sergap. Masing-masing kelompok ini pun terus memberi masukan kepada Megawati agar mendukung langkahnya.

Belakangan ada sinyal yang dibaca dari Megawati, PDI Perjuangan akan mengusung Jokowi sebagai capres. Bisa dikatakan, keputusannya sudah hampir 90 persen.

Melihat sinyal ini, maka isu penyadapan dimunculkan oleh pihak yang selama ini mendukung Megawati sebagai capres. Dengan cara ini, modus mereka yang selama ini "mengekerdilkan" Jokowi terhapus, dan seakan-akan sudah mendukung Jokowi juga sebagai capres. Dengan operasi ini, maka akan terlihat mereka seperti menjadi "pembela" Jokowi.

Modus ini akhirnya, mau tak mau, diamini juga oleh kubu sebelah. Tujuannya adalah untuk menjaga soliditas demi menyongsong kemenangan. Apalagi salah satu cara yang ampuh menyatukan barisan, adalah dengan memunculkan ancaman dari luar. Modus ini, yang awalnya jadi modus balik badan sebagaian, pun akhirnya jadi agenda partai untuk menghadapi peperangan.

Di luar tafsir internal, ada juga penilain PDI Perjuangan  sedang menggunakan cara "terzalimi" untuk pencitraan. Dengan modus ini, besar harapan dukungan publik kepada PDI Perjuangan di Pemilu 2014 melimpah ruah, dan akhirnya mengantarkan partai berlambang banteng moncong putih itu ke kursi kekuasaan.

Di sisi lain, ada juga yang menilai PDI Perjuangan sedang melancarkan serangan psikologis kepada TNI atau purnawirawan jenderal. Dengan isu ini PDI Perjuangan seakan-akan menyampaikan sinyal dan pesan jelas; apakah mau bergabung dengan PDI Perjuangan yang mau sunrise, atau masih di belakang SBY yang mau sunset. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya