Berita

mahfud md/net

Hukum

Mahfud: Akil Bermain Pilkada Banten di Luar Pengetahuan Hakim Lain

JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 | 08:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mahfud MD heran dengan pernyataan Akil Mochtar yang seolah-olah menuduh dirinya terlibat dalam kasus sengketa Pilkada Banten 2011 di Mahkamah Kostitusi.

"Akil mempertanyakan sesuatu yang nanti akan terbantahkan. Katanya, Pikada Banten yang mengadili Mahfud, mengapa yang dituduh menerima suap Akil?" ujar Mahfud lewat akun twitternya, @mohmahfudmd, Jumat (21/2).

Sebelumnya mantan Ketua MK Akil Mochtar emosi disebut menerima uang Rp 7,5 miliar untuk memenangkan Ratu Atut Chosiyah dalam sengketa Pilkada Banten 2011. Akil menegaskan, saat itu bukan dirinya yang mengadili kasus tersebut, melainkan mantan Ketua MK, Mahfud MD.


"Nanti KPK akan buktikan bagaimana Akil memainkan Pilkada Banten di luar pengetahuan hakim-hakim lain. Tunggu-->," ujar bakal Capres PKB ini.

"Justeru Akil harus dihukum karena tak ikut menangani perkara Banten tapi menerima suap. Itu yang nanti akan dibuktikan oleh KPK--> ," tmbahnya.

Soal disebut putusan Pilkada Banten 2011 cacat hukum, Mahfud tidak sepakat. Pasalnya, putusan MK yang Ia pimpin itu sudah benar.

"Hakimnya bersih, vonisnya benar, KPK nanti akan buktikan bagaimana Akil bermain," tandas Mahfud. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya