Berita

gunung kelud/net

Nusantara

Bantuan Kelud Tidak Bentuk Uang

Rehabilitasi Selesai Dua Minggu, Rp 100 M Disiapkan
JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 | 07:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan skema rehabilitasi kawasan terdampak letusan Gunung Kelud di Jawa Barat yang ditarget selesai dalam dua minggu. Kemarin aktivitas vulkanis Gunung Kelud diturunkan dari status Awas menjadi status Siaga.

Kemarin Gubernur Jatim Soekarwo, Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Tjahyono, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Surono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Ma'arif, serta Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Asma'i, menggelar jumpa pers di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
 
Ketua BNPB Syamsul Ma'arif menyatakan, dengan penurunan status Kelud, sekitar 87 ribu pengungsi yang rumahnya di luar radius 5 km bisa kembali ke kediaman masing-masing.
 

 
Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan, pihaknya menyiapkan dana segar Rp 100 miliar untuk rehabilitasi dampak letusan Kelud.

"Secepatnya kami mengirim surat ke pimpinan DPRD Jatim terkait dengan dana ini sehingga menjadi MPAK (mendahului perubahan keuangan)," katanya.
 
Perinciannya, dana tanggap darurat (Rp 35 miliar) dan anggaran perbaikan rumah hidup tidak layak (Rp 65 miliar). "Selain itu, nanti sejumlah program kemasyarakatan pemprov diarahkan ke sana (korban Kelud). Target kami, recovery penduduk di kawasan tersebut bisa lebih cepat," tegas pria yang akrab disapa Pakde itu.
 
Berkaca pada pengalaman terdahulu, bantuan tidak diwujudkan uang, melainkan langsung program rehabilitasi. "Supaya bisa langsung tepat sasaran dan bantuan berbentuk nyata," paparnya.
 
"Jadi, nanti berbasis kepala desa yang diverifikasi babinkamtibmas (bintara polisi) dan babinsa (bintara TNI). Kemudian, naik ke kecamatan yang diverifikasi bersama oleh Camat, Kapolsek, serta Danramil. Naik terus hingga ke provinsi sehingga datanya sama," tambah Soekarwo.
 
Dia memberikan tenggat Sabtu besok (22/2) data sudah harus terkumpul. "Kemudian, dirapatkan, disiapkan bahannya, dan dieksekusi pada Senin (24/2)," tuturnya.
 
Saat ini sejumlah bahan untuk persiapan memang mulai dikirim. "Sudah ada tiga jembatan bailey yang diberangkatkan," imbuhnya.
 
Untuk memudahkan koordinasi, penanganan dibagi tiga cluster. Yakni, masalah pengungsi dikoordinasi Wagub Jatim Saifullah Yusuf, cluster keamanan dan ketertiban dipimpin Wakapolda Jatim, serta cluster pembangunan fisik dikomando Kasdam V/Brawijaya.
 
Soekarwo menargetkan recovery itu selesai dalam waktu dua minggu. "Tiap Sabtu akan kami evaluasi dan tiap dua hari ada pemantauan aliran bantuan," terangnya.
 
Dia belum bisa memastikan total kerugian. "Selain fisik, yang paling susah dihitung adalah pertanian. Bagaimana menghitung tebu yang rusak dan mana yang masih bisa diolah. Itu sangat rumit," katanya.
 
Menurut Soekarwo, Pemprov Jatim akan merehabilitasi rumah sebagai fokus utama. Sementara itu, pemkab maupun pemkot memperbaiki masjid, tempat ibadah, dan fasilitas umum.

Seperti dilansir dari JPNN, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Surono sebelumnya mengatakan, jarak aman sudah bisa dikurangi, dari sebelumnya beradius 10 km menjadi 5 km. "Kendati sudah turun status, masyarakat sebaiknya tetap berhati-hati. Terutama yang berada dalam radius 5 km dan di bantaran sungai. Terutama saat hujan lebat. Sebab, lahar banjir masih mengancam," paparnya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya