Berita

boediono/net

Politik

Jubir Wapres: Apa Pernah DPR Panggil Paksa Orang?

Timwas Century Sembarangan Panggil Paksa Boediono
RABU, 19 FEBRUARI 2014 | 16:40 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

  Tim Pengawas (Timwas) Century DPR RI dinilai berikap sewenang-wenang memanggil paksa Wakil Presiden Boediono.

"Mengenai pemanggilan paksa, DPR kemarin bilang punya kewenangan. Namun tidak bisa asal dipakai. Itu namanya sewenang-wenang. Kita lihat dulu, tolong ditanyakan pada teman-teman DPR apa pernah DPR lakukan pemanggilan paksa, tata caranya gimana. Pengaturannya gimana, agar kita semua harus hati-hati," tutur Jurubicara Wakil Presiden,  Yopie Hidayat di kantor Wapres, Jakarta, Rabu, (19/2).

Menurutnya, alasan Boediono untuk tidak menghadiri pemanggilan Timwas Century sudah jelas tertuang dalam surat tertanggal 17 Desember 2013 yang dilayangkan ke DPR. Dalam surat itu, Boediono meski mengaku menghormati kewenangan DPR namun tetap tidak dapat memenuhi panggilan Timwas Century. Terlebih, dugaan korupsi dalam kasus Century kini sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


"Beliau sangat hormati keputusan DPR sendiri yang menyerahkan hasilnya ke penegak hukum," pungkas Yopie seperti dilansir dari JPNN.

Sebelumnya diberitakan, hari ini Timwas Century kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia. Namun, Boediono tidak memenuhi panggilan itu. Karenanya Timwas Century berencana melakukan pemanggilan paksa.

DPR juga pernah memanggil Boediono untuk hadir memenuhi panggilan Timwas Century pada 18 Desember 2013. Tetapi, Boediono menetapkan diri tidak hadir dengan alasan yang sama, yaitu menghormati proses hukum dan menganggap proses politik di DPR sudah selesai. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya