Berita

Ng Eng Hen

Resmi, Singapura Larang Usman-Harun Berlabuh

RABU, 19 FEBRUARI 2014 | 09:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah Singapura secara resmi mengumumkan tidak akan mengizinkan kapal perang KRI Usman-Harun berlayar di perairannya atau apalagi berlabuh di pelabuhan negeri singa itu.

Pemerintah Singapura juga menyatakan tidak mau ikut dalam latihan militer gabungan dengan pihak Indonesia apabila KRI itu dilibatkan.

Sikap pemerintah Singapura ini disampaikan Menteri Pertahanan Ng Eng Hen ketika berbicara di depan Parlemen, kemarin (Selasa, 18/2).


Pemerintah Singapura menganggap Sersan Usman dan Kopral Harun adalah teroris yang bertanggung jawab dalam pengeboman MacDonald House di Jalan Orchard tahun 1965. Keduanya dihukum gantung pada 1968.

Menurut Ng, keputusan Indonesia menggunakan Usman dan Harun sebagai nama kapal perang sungguh mengagetkan dan membuka luka lama.

"Kapal yang diberi nama Usman-Harun itu membuka kembali sakit dan kepedihan akibat pengeboman MacDonald House yang sudah lama kita kubur," katanya.

"Singapura tidak akan membiarkan kapal militer bernama Usman-Harun itu berlabuh di pelabuhan dan pelabuhan militer kita. Tidak mungkin Angkatan Perang Singapura sebagai pelindung bangsa berlayar bersama atau berlatih -perang bersama kapal itu," katanya lagi seperti dikutip dari Channel News Asia. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya