. Dipastikan, Joko Widodo, atau Jokowi, bukanlah superman. Karena Jokowi bukan manusia super, yang mampu mengatasi semua hal dengan sendirian, banyak pembelaan ketika Jokowi gagap mengatasi beragam persoalan di Jakarta. "Jokowi bukan manusia super," menjadi apologi yang cukup ampuh untuk menghadapi berbagai kritik.
Namun di saat yang sama, "Jokowi bukan manusia super" juga menjadi pemicu kekecewaan sementara publik. Sebab selama ini, tingkat harapan publik pada Jokowi begitu besar, sementara jawaban Jokowi atas ragam persoalan di Jakarta begitu minim. Banjir dan kemacaten bisa menjadi contoh.
Maka persoalan utama tidak terletak pada Jokowi itu manusia super atau bukan. Sebab kalimat ini lebih retorik dan apologetik, dibanding logik.
Persoalan utama adalah terkait dengan kompetensi Jokowi dalam memimpin ibukota. Waktu menunjukkan, sebagaimana pandangan sementara orang, Jokowi kurang, atau bahkan tidak kompeten menjadi seorang pemimpin yang memadai. Sebab menjadi pemimpin, bukan hanya sekadar blusukan; istilah politik baru yang begitu melekat dengan Jokowi.
Blusukan Jokowi memang disukai banyak orang. Sebab blusukan merupakan jawaban atau anti-tesis atas kepemimpinan SBY yang dinilai terlalu formal, kaku, dan bergaya
sok santun. Dalam kajian budaya, bila karakter SBY menggambarkan kelas ningrat, maka sisi Jokowi bisa dinilai sebagai cerminan kelas bawah. Ketika orang sudah bosan dengan gaya SBY, muncul gaya Jokowi yang cukup dirindukan.
Namun tentu saja, blusukan bukan solusi untuk mengatasi beragam persoalan di ibukota. Bila kepemimpinan Jokowi di-
shoot dari dekat, dan di saat yang sama menjauhkan ragam persepsi yang terus-menerus dibangun, akan terlihat betapa Jokowi tidak mampu menggerakan birokrasi di Jakarta. Padahal di antara kunci sukses seorang pemimpin adalah menggerakkan birokasi, bukan sekedar memecat aparat untuk mengalihkan persoalan dan mencari kambing hitam.
Banjir menjadi contoh. Ketika banjir mereda, sampah menumpuk dimana-mana. Jokowi terlihat belum bisa menggerakkan lembaga di bawah kekuasaanya, untuk segera mengeruk sampah bila banjir sudah reda. Antisipasi atas apa yang pasti terjadi di depan mata ini, seakan tidak lebih penting dibanding naik gerobak dan menyusuri beberapa gang ketika hujan untuk menyapa sementara warga. Ini juga menjadi pertanyaan, dimana aparat pemerintahan di bawah komando Jokowi.
Pun demikian dalam hal transportasi. Wacana ganjil genap yang semula ditawarkan, pun kandas entah kemana. Rencana kebijakan seakan semudah memilih menu makanan, tanpa terlebih dahulu dipikirkan secara sistematis dan terstruktur, dengan memandang semua hal yang akan terjadi dan harus diantisipasi.
Masih dalam transportasi, pro-kontra sekitar penertiban mikorelet dan metromini juga layak menjadi catatan. Semua paham dan mafhum, bahwa persoalan mikrolet dan metromini ini merupakan pekerjaan rumah yang ada sejak lama di Jakarta. Namun cara Jokowi untuk mengatasi persoalan ini malah memicu masalah lain, dan akhirnya harus terlunta-lunta.
Hal lain yang juga menjadi pemandangan sehari-hari warga ibukota adalah proyek monorel. Boleh dikatakan, proyek ini mangkrak, sementara pohon-pohon sudah ditumbangkan. Seakan-akan cara kerja Jokowi, tumbangkan dulu pohon, untuk menunjukkan ada kemauan, sementara untuk langkah selanjutnya tidak perlu dipikirkan, atau memang belum terpikirkan.
Ada banyak contoh, ada banyak kasus, dan itu semua membuat sementara orang berubah pikiran, atau semakin yakin, bahwa memang Jokowi tidak kompeten dalam memimpin ibukota. Sekali lagi, ini akan terlihat jelas, bila persepsi yang menumpuk dalam banyak benak publik, secara jernih diurai dengan melihat persoalan secara obyektif.
[ysa]
