Berita

Pemerintah Maroko Beri Dokumen Resmi bagi Imigran Gelap

SELASA, 18 FEBRUARI 2014 | 10:02 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Pemberian dokumen tinggal yang legal tahap pertama diberikan oleh pemerintah Maroko kepada kelompok imigran gelap pada Jumat pekan lalu (14/2). Pemberian dokumen resmi tersebut dilakukan sebagai bagian dari operasi istimewa.

"Kami bangga atas inisiatif ini yang membuat impian ribuan orang menjadi nyata," kata menteri yang menangani komunitas Maroko di luar negeri dan urusan migrasi, Anis Birou seperti dilansir Moroccoworldnews.

Ia menekankan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan kehendak Raja Mohammed VI untuk mencerminkan dimensi humanisme dari kebijakan imigrasi Maroko.


Operasi istimewa merupakan bagian dari kebijakan imigrasi Maroko yang dilakukan dengan memberikan dokumen tinggal resmi kepada imigran gelap yang memenuhi sejumlah kriteria. Operasi tersebut digelar mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2014.

Operasi tersebut diberlakukan setelah pada September tahun lalu, Raja Mohammed VI meminta pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang komprehensif terkait imigrasi. Raja menyebut bahwa kerap muncul masalah kontroversial atas kebijakan imigrasi, sehingga perlu ditangani secara komprehensif dan humanis menurut hukum internasional dan kerjasama multilateral.

Lebih lanjut, Menteri Birou menjelaskan bahwa selain memberikan dokumen legal, pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah pemberian bantuan dalam bidang kebudayaan, pendidikan, kesehatan, serta peradilan lainnya agar menjamin keberhasilan integrasi imigran dalam masyarakat Maroko.

Pemberian dokumen legal tahap pertama yang digelar Jumat pekan lalu tersebut turut dihadiri oleh delegasi Kementerian Dalam Negeri Charki Draiss, general manager dari departemen kepolisian Maroko Bouchaib rmail, delegasi antar-departemen untuk hak asasi manusia Mahjoub El Hiba, dan sejumlah tokoh sipil dan militer lain termasuk sekretaris jenderal organisasi demokratis imigran pekerja di Maroko Marcel Amiyeto. [ysa]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya