Berita

ilustrasi/net

Dunia

Tanpa AS, Bumi Akan Jauh Lebih Tenang dan Aman

MINGGU, 16 FEBRUARI 2014 | 09:31 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Negara Venezuela dengan segala proyek sosialisnya yang humanis, bagaikan oase bagi kalangan progresif di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Apa yang terjadi di Venezuela adalah suatu alternatif dari sistem kapitalisme-neoliberal, yang sudah menjerumuskan banyak negara di dunia, termasuk Indonesia dalam ketimpangan yang menyedihkan.

"Sebagai generasi muda saat ini, kami ingin melihat suatu dunia yang lebih adil untuk seluruh penduduknya di tengah krisis kapitalisme yang semakin akut. Dan untuk mencapainya hanya bisa dilakukan dengan meniru sistem yang sedang berlangsung di Venezuela," ujar peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra dalam rilisnya, Minggu (16/2).

Venezuela saat ini adalah suatu negeri yang berdiri di atas kaki sendiri, setelah puluhan tahun berada di bawah kaki neoliberal yang disponsori oleh kekuatan Amerika Serikat. Setelah kemenangan Hugo Chavez pada 1998, sampai meninggalnya pada 2013, Venezuela telah berangsur-angsur meninggalkan sama sekali jalan neoliberal yang terbukti menyengsarakan banyak negara di Amerika Latin, termasuk Venezuela.


Selama periode kepemimpinan Chavez tersebut (1998-2013), sejarah mencatat tidak henti-hentinya kekuatan sayap kanan di dalam negeri Venezuela, yang dibantu oleh kekuatan AS, melalui Keduataan AS di Venezuela maupun melalui USAID, melakukan upaya-upaya destabilisasi termasuk salah satunya adalah upaya kudeta, yang digagalkan oleh kekuatan rakyat pendukung Chavez pada 2002.

Kini di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro sepeninggal Chavez, Venezuela masih harus bertempur melawan destabilisasi yang serupa dari pihak reaksioner. Polanya masih tetap sama, terjadi gerakan-gerakan yang bercorak fasis di akar rumput dan kelas menengah yang didukung penuh oleh Amerika Serikat, yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Nicolas Maduro yang sah (konstitusional) dan berdikari (anti neoliberal).

"Karena itulah kami ingin bersolidaritas dengan apa yang terjadi di Venezuela saat ini. Kami menuntut AS tidak lagi mencampuri urusan ekonomi politik dalam negeri Venezuela, yang kami lihat adalah suatu bentuk imperialisme yang terselubung, karena menggunakan pion kaum reaksioner setempat," ungkap Gede Sandra.

Dan kepada Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, yang saat ini sedang berkunjung di Indonesia, Gede Sandra menuntut agar mengurusi urusan dalam negeri AS saja, yang juga sudah cukup pelik.

"Jangan lagi kalian mengganggu kedaulatan Venezuela! Dan jangan pula mengganggu kedaulatan negara-negara di Timur Tengah, Kuba, dan negara-negara lain di dunia. Tanpa turut campur kalian (AS) sebagai "polisi dunia", kami yakin bumi umat manusia akan jauh lebih tenang dan damai ke depannya," demikian Gede Sandra. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya