Berita

Pengusaha Jepang Keluhkan Infrastruktur dan Upah Buruh di Indonesia

MINGGU, 16 FEBRUARI 2014 | 00:04 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kalangan pengusaha Jepang yang berinvestasi di Indonesia mengeluhkan iklim usaha yang dinilai kurang kondusif. Tiga di antaranya adalah infrastruktur, urusan pabean dan upah buruh yang terlalu tinggi.

Demikian antara lain disampaikan Executive Vice President Japan External Trade Organization (JETRO) Daisuke Hiratsuka dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, Jumat (14/2).

“Lamanya prosedur pabean ditambah kemacetan lalu lintas di pelabuhan menjadi kendala utama yang dihadapi investor Jepang di Indonesia,” ujar Daisuke seperti dikutip KBRI Tokyo.


“Pengurusan di bea cukai yang dulu memakan waktu tiga hari sampai satu minggu saat ini bisa mencapai satu bulan,” tambah Presdir JETRO Jakarta, Kenichi Tomiyoshi, yang hadir bersama Daisuke.

Menurutnya, faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurang memadainya sarana infrastruktur pelabuhan dan transportasi.

“Di samping itu, laju kenaikan upah buruh yang sangat cepat juga menyulitkan pengusaha untuk membuat perencanaan investasi dengan baik,” sambung Daisuke.

Dua kendala utama tersebut terungkap dari hasil survei yang dilakukan JETRO akhir tahun lalu terhadap perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Asia dan Oceania. Kendala lainnya berdasarkan survei tersebut adalah kurangnya kepedulian diantara pegawai, rentannya stabilitas nilai tukar rupiah terhadap US dollar, dan meningkatnya biaya bagi pendanaan dunia usaha.

“Pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha keras mengatasi hal tersebut, termasuk penyediaan infrastruktur dan energi listrik,” ujar Dubes Yusron menanggapi Daisuke.

Menurutnya, penyediaan infrastruktur transportasi dan tenaga listrik, akan mendorong tumbuhnya industri di dalam negeri dan meningkatkan ekspor.

“Oleh karena itu, KBRI Tokyo akan terus berupaya meningkatkan kerjasamanya dengan berbagai pihak di Jepang untuk membantu mengatasi hal tersebut,” tambah mantan anggota Komisi I DPR RI ini.

Jepang saat ini merupakan investor asing terbesar di Indonesia. Realisasi investasi Jepang di Indonesia tahun 2013 mencapai 4,7 miliar dolar AS (16,5 persen) dari total investasi asing di Indonesia. Salah satu hal yang menarik pengusaha Jepang untuk berinvestasi adalah meningkat pesatnya kelas menengah di Indonesia yang menjanjikan pasar besar bagi produknya. Tidak heran, trend investasi Jepang di Indonesia meningkat tajam dari “hanya” 0,7 miliar dolar AS (2010) menjadi 1,5 miliar dolar AS (2011), 2,4 miliar dolar AS (2012) dan 4,7 miliar dolar AS (2013). Meningkatnya investasi Jepang tersebut harus diimbangi oleh perbaikan iklim investasi oleh Pemerintah Indonesia.

Terkait masalah kenaikan upah buruh, Dubes Yusron menyampaikan bahwa hal itu tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa Negara ASEAN dan China. Khusus untuk Indonesia, hal ini tidak terjadi diseluruh Indonesia, tetapi hanya di beberapa daerah yang memang tingkat kebutuhan hidupnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Disamping itu, Dubes Yusron juga mengharapkan agar JETRO dapat lebih meningkatkan kerjasamanya di Indonesia, terutama dalam upaya peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (SME) dan mendorong JETRO untuk membantu pengembangan industri di luar Pulau Jawa.

JETRO telah lama menjalin kerjasama dengan Indonesia, antara lain kerjasama peningkatan daya saing industri Indonesia dalam bentuk capacity building dengan KADIN, promosi program One Village One Product (OVOP) dan pengembangan sistem logistic dan supply chain di Indonesia. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya