Pemilu 2014 Perlu Melibatkan Pemantau Asing

Banyak cara bisa dilakukan untuk meminimalisir kecurangan dalam penghitungan suara pemilu 2014. Salah satunya usulan mengundang tim asing dari negara-negara luar untuk mengamati secara langsung.

"Kami sudah meminta kepada salah satu Komisioner KPU agar di Pemilu 2014 observer internasional dilibatkan," ujar Calon Presiden Konvensi Rakyat DR. Rizal Ramli saat memberi materi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawalan Pemilu 2014 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Wisma Pusdiklat Kemensos, Jakarta (Jumat, 14/2).

Rizal Ramli mengingatkan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan dan penghitungan suara baik oleh tim pemantau internasional maupun nasional sangat diperlukan supaya Pemilu 2014 tidak dipenuhi kecurangan sebagaimana Pemilu 2009.

"Pada Pemilu 2009 observer internasional sengaja tidak diundang. Kecurangan di Pemilu 2009 sangat luar biasa. Saking luar biasanya ada partai yang perolehan suaranya meningkat 200 persen dari pemilu sebelumnya. Ini keajaiban dunia yang tak pernah ada di dunia," imbuh Rizal Ramli.

Dijelaskan, kecurangan di Pemilu 2009 berawal dari kekacauan daftar pemilih, baik Daftar Pemilih Sementara (DCS) mapun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah pemilih di Papua misalnya dibuat lebih banyak dibanding penduduknya. Begitu pun di sejumlah daerah lainnya. Modus ini, menurut Rizal Ramli, dijalan agar bisa dilakukan mark up atau penggelembungan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.

Rekayasa canggih lainnya dilakukan melalui sarana Informasi Teknologi Tabulasi Perhitungan Suara (ITTPS) yang besar kemungkinan sudah direkayasa sebelumnya. Puluhan miliar digunakan untuk membeli IT tapi hasilnya buruk. Dikatakan Rizal Ramli, seorang caleg di Sulsel bisa mendapat suara yang lebih besar dari pemilihnya.  Ada caleg yang sebelumnya tak ada tiba-tiba muncul begitu saja di ITTPS.

"Kali ini kita harus upayakan observer internasional dari Uni Eropa dan lain-lainnya ikut memantau, supaya kecurangannya Pemilu 2009 bisa ditekan," demikian Rizal Ramli, capres paling ideal versi Lembaga Pemilih Indonesia itu.[dem]